Santer terdengar di media soal isu penurunan Joko Widodo dari kursi Presiden. Bahkan pengamat intelijen senior, Suhendra Hadikuntono mengatakan bahwa gerakan yang ingin menjatuhkan Jokowi akan semakin masif dan mencapai puncaknya pada Oktober 2020.
Menurut Suhendra, dikutip dari indonesiainside.id, Rabu (27/5), gerakan menggunakan berbagai isu seperti Covid-19 hingga komunisme. Dia mencium gelagat tak sedap dari lawan-lawan politik Jokowi. Bahkan yang semula merupakan kawan seiring, yang kini tengah menggalang kekuatan untuk menjatuhkan Jokowi. “Mereka memanfaatkan media dan mahasiswa serta kelompok garis keras untuk mendukung gerakan mereka,” jelasnya.
Mari kita bahas satu persatu. Kelompok yang akan mengkudeta Jokowi disinyalir memanfaatkan media. Jika berbicara media ada dua, media massa dan media sosial. Tentu peperangan dimedia sosial sudah memanas sejak Pilpres 2014 ketika Jokowi vs Prabowo, dan berlanjut di 2019 dengan pasukan Cebong-Kampret. Para Buzzer kedua belah pihak saling serang dan menjatuhkan, namun rasanya sudah berdamai ketika Prabowo menjadi pembantu mantan Wali Kota Solo itu.
Kemudian soal media massa tentu kita tahu, bahwa pemilik grup media terbesar di Indonesia adalah Hary Tanoesoedibjo. Sudah bukan rahasia umum jika eks orang Cendana ini berkoalisi dengan Jokowi melalui Partai Perindo saat Pemilu 2019 lalu. Kemudian sebagai ucapan terima kasih, anak Bos MNC Group, Angela Tanoesudibjo dijadikan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selain itu Direktur Pemberitaan MNC Group, sekaligus Pengurus DPP Partai Perindo, Arya Sinulingga juga dijadikan Jubir Kementerian BUMN. Jadi rasanya tidak mungkin media terbesar di Asia Tenggara ini dijadikan alat untuk mengkudeta Jokowi.
Selanjutnya dikatakan bahwa kelompok "Pengkudeta" Jokowi menggunakan mahasiswa. Kita ketahui bersama jika gerakan mahasiswa dewasa ini bisa dikatakan sudah "mandul" bahkan cenderung apatis terhadap isu pemerintahan. Mereka sudah disibukan dengan kurikulum yang berorientasi pada dunia kerja. Bahkan kelompok Cipayung pun tidak terdengar suaranya lagi, entah sudah mendapat "jatah" atau memang kehabisan isu. Apalagi kelompok mahasiswa kiri, entah dimana keberadaannya, mungkin sedang tidur dipangkuan sokrates.
Dan yang terakhir yaitu kelompok garis keras. Kita ambil contoh satu yaitu kelompok yang sering kritis terhadap pemerintah atau biasa tersemat dengan istilah Islam "garis keras" seperti FPI dan PA 212. Pentolan PA 212, Haikal Hassan Baras atau akrab disapa Babeh Haikal membantah tidak merasa mendapat pesanan untuk memainkan isu Partai Komunis Indonesia (PKI).
Babe Haikal yang kerap menyampaikan bahaya laten komunis di akun media sosialnya dituduh suruhan orang tertentu. “Jika ada yang perintahkan saya angkat isu PKI, maka saya dan seluruh keluarga saya akan mati hina. Jika ada yang menuduh saya angkat isu PKI karena disuruh siapa pun, maka yang menuduh dan sekeluarganya akan mati hina,” tulis Babeh Haikal di akun resminya, Sabtu (30/5).
Di lihat dari massa PA 212, rasanya tidak mungkin mereka akan melakukan kudeta. Terlebih mereka tidak mempunyai kekuatan militer atau logistik yang cukup untuk menjatuhkan Jokowi. Mungkin sebagian masyarakat berpikir mungkinkah mereka sama dengan DI/TII? Dikatakan keras terhadap pemerintah sekarang jawabannya iya, namun sampai mempersenjatai diri bagai panggang jauh dari api.
Kita ketahui bersama, jika Jokowi merupakan tokoh yang dekat dengan semua golongan tanpa pandang bulu. Mantan gubernur DKI Jakarta itu dicintai semua umat dan sangat dekat dengan para habib, alim ulama hingga pendeta. Bahkan "musuh" politiknya, Prabowo Subianto bisa jatuh hati sehingga mau bersama-sama membangun bangsa Indonesia hingga 2024. Lantas siapakah kelompok yang akan mengkudeta Jokowi?
Di tengah pandemi Covid-19 tentu Jokowi dan para pembantunya sedang bahu membahu menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan. Segala macam cara dilakukan mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga berusaha mendapatkan bantuan dari luar negeri.
Diketahui data per 5 mei Indonesia mendapatkan bantuan lebih dari 80 juta dolar AS dari sembilan dukungan pemerintah, 82 dukungan non-pemerintah, 10 organisasi atau entitas internasional seperti WHO, ADB, IOM, IAEA, UNDP, Global Fund, IDB, EU, dan ICRC.