Menggagas Pemilihan Menteri Jokowi-JK dengan Poling/Lelang Terbuka
Megawati Soekarno Putri telah menabuhkan genderang dalam meletakkan pondasi bangsa yang baru, didalam membangun institusi partai yang terbuka dan mendekatkan pelayanan langsung kepada rakyat serta menghadirkan kepemimpinan langsung dari rakyat. Pola rekrutmen yang diperlihatkan Megawati menggeser pola rekrutmen partai yang lama, dengan membuka kesempatan setiap orang untuk menguji dirinya menjadi seorang pemimpin. Begitu juga apa yang dilakukan Partai Demokrat dengan Konvensi. Gerbong ke-2 besar partai ini telah mengubah peta pola rekrutmen partai dalam merekomendasi para calon pemimpin Bangsa. Dan partai secara terbuka menjadi sekolah belajar politik bagi siapa saja dan terbuka bagi siapa saja, tidak lagi patriarkhi, hanya trah/turunan apalagi kolusi. Dimana partai menjadi penggerak, motor didalam menggerakkan masyarakat mewujudkan cita-cita bangsanya. Meski kita masih lihat di beberapa daerah yang masing menggunakan kolusi, nepotisme sebagai pola perekrutan pemimpin, alias hanya berganti wajah saja, hanya lingkarannya disitu-situ saja.
PDI P dan Demokrat termasuk partai yang paling siap didalam merevisi UU Partai dan UU Pilpres didalam memajukan peradaban bangsa di alam demokrasi ini. Hanya memang yang masih menjadi pertanyaan besar, bagaimana dengan kader partai yang telah merasa berjuang di dalam partainya, kemudian menghadapi poling atau lelang terbuka ini. Justru kesiapan secara internallah yang akan menjadi tantangan besar partai dalam membangun pola baru ini.
Pola yang diperlihatkan Jokowi dan Ahok di DKI juga mencerminkan semakin dekatnya pemimpin dengan pola ini (lelang terbuka). Dengan memanfaatkan teknologi didalam perekrutannya, membuktikan dilapangan sangat efektif dan pejabat lebih dapat bekerja tanpa hambatan, karena kuatnya kualitas perekrutan dan penerimaan dilapangan.
Untuk itu menggagas pola perekrutan Menteri secara lelang terbuka sangat penting dilaksanakan.Bahwa setiap orang bisa mendaftarkan diri dan melakukan cek administrasi bertingkat sampai dokumen dianggap layak dan lengkap untuk melakukan fit and proper test.
Pola ini sebenarnya bukan mengulang Pemilu, ini lainsekali. Karena setiap orang akan mendaftarkan diri dan menguji diri untuk menjadi Menteri. Lalu siapa tim juri yang bisa diharapkan independen dan mempunyai public trust untuk melakukan ini. Tentunya ini adalah tim bentukan Jokowi-JK karena merekalah yang akan menggunakan Menteri-Menterinya, dengan melibatkan tokoh senior yang cakap dibidangnya untuk melakukan pola perekrutan ini.
Fenomena banyaknya relawan pendukung kepada Prabowo dan Jokowi juga merupakan bagian pendorong era terbuka pemilihan Menteri ini.
Diharapkan dengan perubahan ini Jokowi-JK dapat mendorong partai membangun sistem keterbukaan dan membangun ukuran kinerja partai tidak hanya untuk konstituennya, namun dirasakan secara langsung oleh semua anak bangsa. Tentunya Reformasi Birokrasi dan Good Governance dengan pola ini paling bisa diharapkan terjadi. Dengan pola pengawasan dan pelaksanaan program para Menteri dengan sistem yang dibangun terbuka ini juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun negaranya.
Apakah Jokowi -JK bisa tetap menjaga partisipatif yang tinggi dari masyarakat? Semua sudah dimulai, jangan lagi kita kembali ke jaman dunia politik yang hanya dimiliki sebagian orang saja. Mudah-mudahan Jokowi-JK bisa? Semoga. Amin.