Pidato terakhir SBY di depan parlemen menyampaikan Indonesia akan membuat sejarah baru dalam penetapan RAPBN 2015 yang mencapai 2.019 T. Tentunya realisasi Anggaran ini sebagian besar akan menjadi anggaran belanja di pemerintahan selanjutnya.
Pengalaman pengelolaan dan penyerapan anggaran sering berhadapan dengan kepentingan sektoral. Yang akhirnya perencanaan anggaran terkesan dibuat tidak memperhatikan kondisi lapangan dan memperhatikan Grand Design bersama Kabinet. Kejadian tumpah tindih dalam mengerjakan satu program yang sama merupakan cerita lama dan berpeluang menyebabkan inefisiensi.
Sayangnya, Praktek ini terus berulang karena sistem perencanaan kita sering "tergopoh2" mengejar deadline Tahun Anggaran yang sudah selesai dan akan dilaksanakan. Alhasil masih sering dijumpai program copy paste dan mengabaikan hasil evaluasi program dan kebutuhan riil masyarakat. Yang berakhir program selalu ada namun tidak sanggup mensejahterakan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan para founding fathers bangsa kita. Dampaknya anak bangsa menjadi selalu terbelakang dari bangsa-bangsa lain. Dan sayangnya bangsa yang maju tersebut, awalnya belajar dari Indonesia.
Hal inilah yang harus dipertimbangkan dalam membuat komposisi kabinet kedepan. Perubahan dalam idealitas program yang dibangun seringkali bertolak belakang dengan program yang akhirnya hanya berakhir copy paste dan rutinitas. Nama dan semangat program bisa berubah, namun jenis pekerjaan yang dilakukan nyatanya masih sama.
Dalam satu lokasi saja yang memiliki banyak departemen bisa mengintervensi hal yg sama pada satu permasalahan, dengan nama program yang bisa berbeda beda. Pada akhirnya ini dapat merusak moril penerima manfaat, yang berarti merusak moril masyarakat. Sayangnya lagi ruang-ruang ini sering dimanfaatkan orang-orang tidak bertanggung jawab dengan memotong bantuan tersebut.
Bisa dibayangkan bila di wilayah tersebut sedang ada pemilihan kepala/daerah/bupati/camat/walikota/keluarahan/ sampai tingkat rt rw yang akhirnya program tersebut bisa menjadi agenda pemenangan kelompok tertentu, karena potensi mulai dari atas sampai ke tingkat bawah bisa melakukan hal yang sama. Maka akan terjadi pengorganisasian secara merata, akhirnya merusak pemilihan yang harusnya berangsung secara jurdil. Ini menjadi tantangan besar Jokowi JK dalam mengatur komposisi kabinet ke depan
Banyak hal yang sering menjadi tidak efektif ketika mengintervensi sebuah programakibat kesulitan mengukur keberhasilannya. Beberapa masukan ini menjadi penting untuk menjadi pedoman Jokowi JK dalam penyusunan kabinet.
Bagaimana Jokowi JK mengatur politik anggaran dalam mendukung efektifitas penyelenggaraan Negara. Mari kita nantikan bersama. Mudah-mudahan apa yang di khawatirkan di atas tidak terjadi. Mudah-mudahan yang kita ceritakan diatas Cuma terjadi dinegara dongeng belaka, bukan di negeri kita.
Farid Ari Fandi
Warga Rawa Terate Pulo Gadung