Menyoal Keseriusan Negara Mencegah Stunting melalui Program MBG

Sebuah program besar diluncurkan pemerintah dengan harapan tinggi untuk mengurangi angka stunting di Indonesia: Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini digadang-gadang mampu menjadi solusi atas permasalahan gizi buruk yang melanda banyak anak di negeri ini. Namun, di balik retorika yang terlihat menjanjikan, fakta lapangan justru menunjukkan beragam masalah yang membayangi pelaksanaan program ini. Tidak hanya soal pendanaan yang belum mencukupi, tetapi juga kualitas makanan, distribusi yang tidak merata, hingga dugaan program ini hanya sekadar alat pencitraan politik.

Pendanaan menjadi isu utama dalam pelaksanaan MBG. Pemerintah memperkirakan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 100 triliun untuk menjalankan program ini secara nasional.Namun, hingga kini, banyak daerah melaporkan keterbatasan dana, meskipun beberapa pemerintah daerah telah mengalokasikan dana tambahan sebesar Rp 5 triliun untuk membantu program ini. Sementara itu, usulan  untuk menggunakan dana zakat atau dana koruptor semakin memperlihatkan ketidaksiapan pemerintah dalam membiayai program ini secara mandiri. Ketergantungan pada sumber dana yang tidak pasti hanya akan menciptakan ketidakpastian bagi keberlanjutan program.

Masalah lainnya terletak pada kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak. Laporan dari berbagai wilayah menunjukkan bahwa makanan yang disediakan tidak selalu memenuhi standar gizi. Bahkan, ada dugaan beberapa makanan justru membahayakan kesehatan anak karena kualitasnya yang buruk. Pemerintah memang berjanji akan memperketat pengawasan terhadap makanan yang disediakan, tetapi implementasinya masih jauh dari harapan . Hal ini menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengawasan dalam program yang seharusnya menjadi prioritas nasional.

Lebih jauh lagi, distribusi program ini tidak merata, dengan banyak anak di berbagai wilayah belum menerima manfaatnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku gelisah karena belum semua anak mendapatkan makanan bergizi gratis yang dijanjikan. Situasi ini memperkuat anggapan bahwa program MBG lebih terlihat sebagai alat pencitraan politik daripada solusi nyata untuk mengatasi masalah stunting. Ketika kebijakan lebih berorientasi pada popularitas dibandingkan dampak jangka panjang, rakyat yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru menjadi korban dari sistem yang tidak terorganisir dengan baik.

Masalah stunting tidak hanya soal angka, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Dalam sistem kapitalisme yang menjadi fondasi kebijakan saat ini, negara sering kali hanya berperan sebagai regulator yang menyerahkan sebagian besar tanggung jawab kepada sektor swasta. Hal ini menciptakan ketergantungan pada pasar dan menjauhkan negara dari tanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Dalam konteks MBG, ini terlihat dari lemahnya pendanaan dan buruknya implementasi program yang seharusnya menjadi andalan untuk mengurangi stunting.

Berbeda dengan sistem kapitalisme, Islam menawarkan solusi yang komprehensif untuk mengatasi masalah gizi dan stunting. Dalam Islam, negara bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kebutuhan rakyat, termasuk kebutuhan gizi generasi muda. Daulah Islam akan membangun sistem ekonomi yang mandiri, dengan sumber pendapatan yang beragam seperti zakat, kharaj, fai', dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan sumber daya yang cukup, negara mampu menyediakan program pemenuhan gizi yang berkelanjutan tanpa bergantung pada dana yang tidak pasti.

Islam juga mengatur sistem sosial dengan landasan akidah, di mana setiap kebijakan harus berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam konteks pemenuhan gizi, pemerintahan Islam akan membangun departemen khusus yang menangani kebutuhan pangan rakyat. Departemen ini tidak hanya memastikan ketersediaan makanan bergizi, tetapi juga menjaga kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi masyarakat. Selain itu,  Islam akan melibatkan para pakar di bidang kesehatan dan nutrisi untuk membuat kebijakan berbasis ilmu pengetahuan yang sesuai dengan syariat.

Kebijakan Islam juga tidak hanya fokus pada penyediaan makanan, tetapi juga pada pendidikan rakyat tentang pentingnya gizi dan pola hidup sehat. Dengan pendekatan ini, masalah stunting dapat dicegah sejak akar permasalahan. Anak-anak tidak hanya mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mereka secara optimal.

Negara dengan penerapan aturan Islam, akan memastikan bahwa setiap rakyat mendapatkan haknya tanpa diskriminasi. Dengan memprioritaskan kesejahteraan rakyat, Negara akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Negara akan memberikan perlindungan kepada rakyat, bukan hanya dalam bentuk bantuan material, tetapi juga dalam bentuk kebijakan yang mendukung kesejahteraan jangka panjang.

Program MBG yang dijalankan pemerintah saat ini memperlihatkan kelemahan sistem kapitalisme dalam mengurus kebutuhan dasar rakyat. Dengan pendanaan yang tidak mencukupi, implementasi yang lemah, dan distribusi yang tidak merata, program ini lebih terlihat sebagai alat pencitraan politik daripada solusi nyata untuk mengatasi stunting. Islam menawarkan solusi yang jauh lebih baik dengan memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan rakyat menjadi tanggung jawab utama negara. Dengan penerapan Islam yang syamilah dan kamilah, masalah stunting tidak hanya dapat diatasi, tetapi juga dicegah secara menyeluruh. Hanya dengan Islam, rakyat akan mendapatkan pengurusan yang layak dan generasi muda akan tumbuh menjadi pilar peradaban yang mulia.