DULU, Wapres Jusuf Kalla (JK) sangat membenci sikap Rizal Ramli selaku Menko yang kerap melakukan kritikan terhadap kebijakan pemerintah. Sampai-sampai JK memandang Rizal Ramli di dalam kabinet adalah menteri gaduh.
Padahal publik sangat paham, bahwa JK berpandangan miring seperti itu, karena sesungguhnya ia termasuk pihak yang sangat merasa tidak nyaman dengan keberadaan Rizal Ramli di dalam Kabinet Kerja.
Pasalnya, kebijakan pemerintah yang dikritisi Rizal Ramli sebagian besar diduga kuat adalah menyangkut kepentingan bisnis perusahaan keluarga dan kolega JK. Misalnya, terkait proyek listrik, migas, dan lain sebagainya.
Dugaan tersebut menjadi semakin jelas, yakni di saat Rizal Ramli berusaha memberi masukan bahwa proyek listrik 35 ribu MW adalah target yang sangat ambisius dan tidak realistis, JK malah nampak tersinggung lalu buru-buru “menyerang” dan menyindir Rizal Ramli sebagai menteri yang kurang akal.
Intinya, JK ketika itu amat nampak membenci Rizal Ramli, yang akhirnya harus dicopot dari jabatannya karena dinilai kerap melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk target proyek listrik 35 ribu MW tersebut.
Namun ketika Rizal Ramli “Sang Rajawali Ngepret” itu tak lagi di dalam pemerintahan, kini malah JK yang melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dan entah ia sadar atau tidak, yang jelas JK seolah-olah telah “menggantikan” peran Rizal Ramli.
Yakni, JK laksana pahlawan yang tiba-tiba muncul sebagai “pembela kepentingan rakyat” dengan melakukan hal yang sama seperti yang biasa dilakukan Rizal Ramli, yaitu melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap kurang tepat.
Bahkan, yang pernah dikritik Rizal Ramli sangat mirip yang dikritik oleh JK saat ini, yaitu sama-sama soal TARGET.
Bedanya, kalau dulu Rizal Ramli mengkritik TARGET proyek listrik yang dinilai ketinggian (tidak realistis), saat ini giliran JK yang mengkritik kebijakan pemerintah Tax Amnesty yang juga TARGETNYA dinilai ketinggian.
Sebagaimana dikabarkan, Wapres JK mengkritisi kebijakan tax amnesty yang hingga kini sangat jauh dari harapan. Menurut JK, target penerimaan dari kebijakan tersebut sungguh berlebihan, sehingga pemerintah kesulitan mencapai target.
“Inti program tax amnesty baik, tapi jangan berlebihanlah targetnya,” kritik JK di Kantor Wakil Presiden, Jumat (2 September 2016).