(Ilustrasi/Repro-desain: Abdul Muis Syam)
HARI Nelayan Nasional pada 6 April baru saja berlalu. Namun, sungguh begitu banyak harapan dan mimpi-mimpi indah para nelayan yang masih terombang-ambing diterpa ketidakpastian di negeri maritim ini.
Bahkan, dari data yang ada, jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 sebesar 32,53 juta orang yang meski berhasil diturunkan tipis pada tahun 2011 menjadi 31,02 juta orang tersebut, namun ternyata jumlah penduduk miskin masih didominasi dari kalangan nelayan. Yakni terdapat 7,87 juta orang (nelayan) miskin, atau sekitar 25 persen dari total jumlah penduduk miskin tahun 2011 tersebut.
Tentu saja, angka kemiskinan yang didominasi dari kalangan nelayan tersebut sangatlah berbanding terbalik (ironi) dengan kondisi Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim. Dan salah satu penyebabnya ketika itu (tahun 2008-2009) menurut Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Yusuf Solichin, adalah perhatian pemerintah terhadap sektor kelautan dan perikanan masih sangat minim.
Bahkan Ketua Umum HNSI kala itu menuding pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla melakukan diskriminasi terhadap sektor perikanan dan kelautan. “Anggaran pembangunan untuk sektor kelautan dan perikanan juga sangat kecil dibanding sektor pertanian. Ini diskriminasi,” ujar Yusuf Solichin yang juga Purnawirawan Angkatan Laut itu.
Menyadari adanya perhatian yang sangat minim dari pemerintah ketika itu, maka pada Pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, melalui Rizal Ramli selaku Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya yang membawahi 4 (empat) kementerian (Perikanan dan kelautan; ESDM, Pariwisata; dan Perhubungan) itupun bertekad agar nelayan tak lagi mengalami keterpurukan hidup di negeri maritim ini.
Selain telah melakukan “pasang badan” di sektor migas (seperti soal Freeport, Blok Masela, dll), Menko Rizal Ramli saat ini juga sedang melakukan langkah-langkah multidimensi di dalam kementerian yang dibawahinya, tentu saja tak terlepas dengan kerjasama dengan pihak-pihak lain agar turut memberikan perhatian besar terhadap masa depan hidup para nelayan.
Yakni Menko Rizal Ramli saat ini di antaranya sedang bertekad memunculkan desa wisata yang bersih, hijau dan ramah di lingkungan sekitar penduduk nelayan. Dan ini tentu saja merupakan solusi bagi nelayan dalam menghadapi masa paceklik, ketika gelombang laut tidak bersahabat.
Dalam konteks ini dapat digambarkan, bahwa ketika nelayan tak bisa melaut karena misalnya ombak yang sangat tinggi, maka nelayan tersebut tak mesti menganggur dan berdiam diri hingga harus kehilangan penghasilan. Mereka (nelayan) sambil menunggu kondisi laut kembali tenang, bisa secara kreatif memanfaatkan keunggulan desanya yang telah menjadi objek wisata pantai.
“Jika berhasil, maka kita akan ciptakan puluhan desa-desa (wisata) nelayan lainnya untuk mengatasinya masa paceklik yang biasa dihadapi nelayan saat gelombang laut tinggi,” ujar Menko Rizal Ramli dalam kunjungan kerjanya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar, Banyuwangi-Jawa Timur, Sabtu (9/4/2016). Dan sebagai proyek percobaan, Desa Wisata Nelayan telah dimulai di Indramayu, Jawa Barat.
Dan untuk merangsang para turis mancanegara maupun domestik agar dapat berkunjung, maka Desa Wisata Nelayan itu, kata Menko Rizal Ramli, harus hijau, bersih, dilengkapi air bersih, dan fasilitas penunjang lainnya, serta sangat perlu memunculkan keramahan, kenyamanan dan juga rasa aman bagi para wisatawan.