(Ilustrasi/repro-desain: Abdul Muis Syam)
MENGATASI masalah dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok boleh dikata adalah merupakan “cita-cita” Jokowi sejak awal. Disebut cita-cita karena sebulan sebelum dilantik sebagai presiden atau tepatnya Selasa, 23 September 2014, Jokowi telah melakukan kunjungan ke Pelabuhan tersebut lalu mewanti-wanti kepada pihak-pihak yang terkait agar dapat memangkas dwelling time.
Dwelling time adalah waktu yang dihitung sejak barang (peti-kemas) keluar dari kapal angkut hingga barang tersebut keluar kawasan pelabuhan.
Dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok saat itu adalah 7 hari. Dan kondisi tersebut menurut Jokowi harus bisa dipercepat dengan melakukan pembenahan manajemen pelabuhan supaya jalur distribusi barang tidak terganggu.
Sebab, katanya, pelabuhan merupakan jalur distribusi barang kebutuhan masyarakat. Jika jalur distribusi terganggu, harga barang bagi rakyat bisa naik. Kala itu, Jokowi pun menargetkan dwelling time harus dipangkas menjadi 4,7 hari.
Sehingga setelah dilantik sebagai presiden, Jokowi pun secara resmi bergegas memerintahkan Menteri Koordinator Kemaritiman yang kala itu masih dijabat oleh Indroyono Soesilo. Dan pada Senin, 2 Maret 2015, Indroyono pun menggelar rapat kordinasi sebagai upaya untuk mewujudkan “cita-cita” Presiden Jokowi tentang dwelling time tersebut.
Namun pada Rabu, 17 Juni 2015 atau delapan bulan kemudian sejak dilantik sebagai presiden, Jokowi kembali bertandang (sidak) ke Pelabuhan Tanjung Priok tersebut. Dalam sidak itu Presiden Jokowi sangat murka karena mendapati kondisi dwelling time yang samasekali belum berubah.
“Siapa yang paling lama instansi urusan izin? Pasti ada yang paling lama, tidak percaya saya. Masih ada yang terlama instansi mana itu yang saya kejar, coba cek,” kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi pun mengancam akan mencopot para pejabat yang terlibat dalam operasional bongkar muat jika memang tak mampu memperbaiki waktu bongkar muat peti kemas tersebut.
“Kalau bertanya tidak ada jawabannya, ya, saya akan cari dengan cara saya. Kalau sudah sulit, bisa saja dirjen saya copot, bisa saja pelaku di lapangan saya copot, bisa saja menteri yang saya copot, pasti kalau itu,” lontar tegas Presiden Jokowi saat sidak di Tanjung Priok pada Rabu (17 Juni 2015).
Lembaga dan instansi yang terkait dengan praktik dwelling time pun langsung saling lempar tanggung jawab. Mulai dari Pelindo II, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, dan beberapa lainnya tak ingin disalahkan. Sebagian besar merasa tidak menjadi penyebab lamanya proses bongkar barang (dwelling time) di Tanjung Priok tersebut.