(Ilustrasi: Abdul Muis Syam)
TERKAIT sepak terjang Rizal Ramli, yang meski baru dilantik menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, namun telah langsung “menjewer” sejumlah kebijakan dari beberapa pejabat negara, termasuk adanya Wapres Jusuf Kalla (JK) karena dinilai lebih cenderung merugikan negara dan bangsa.
Sepak terjang Rizal Ramli yang dinamai “jurus Rajawali ngepret” itu memang kemudian mendadak membuat para pejabat tersebut benar-benar merasa sempoyongan.
Karena merasa status quo “zona kenyamanannya” terusik, mereka (sejumlah pejabat beserta para “koleganya”) pun bahu-membahu melakukan “perlawanan” terhadap Rizal Ramli.
Mereka, misalnya, menyebut dan menuding Rizal Ramli telah melakukan “kegaduhan” di dalam kabinet, yang akibatnya bisa merusak iklim investasi.
Sayangnya, di mata rakyat, kegaduhan yang ditimbulkan oleh Rizal Ramli itu justru adalah tindakan yang memang sudah seharusnya dilakukan. Sebab, untuk mempebaiki sistem dan mental pemerintahan yang terlanjur dikuasai oleh para mafia dan koruptor seperti saat ini tidak bisa dilakukan dengan cara-cara santun melalui kompromi.
Olehnya itu “kegaduhan” sang Rajawali ngepret ala Rizal Ramli adalah cara tepat dan cepat untuk “mengusir” para mafia dan koruptor yang saat ini sedang bertahta di kedudukannya. Dan hanya dengan cara begitu pula rakyat bisa benar-benar mendapatkan hak-haknya yang selama ini dirampok oleh para maling berkedok pejabat dan pengusaha.
Mencermati adanya perlawanan yang dilakukan oleh sejumlah pejabat beserta para koleganya (pengusaha) terhadap Rizal Ramli, dan menyikapi pentingnya jurus Rajawali ngepret ala Rizal Ramli, Margarito selaku pakar hukum angkat bicara.
Dalam sebuah diskusi: Forum Senator untuk Rakyat “Membaca Peta Kabinet, Pro Daerah ataukah Pro Status Quo,” di Jakarta, Minggu (13/9/2015), Margarito menyuarakan desakan kepada Presiden Jokowi agar segera melakukan reshuffle jilid 2.
“Ya (reshuffle), Oktober (tahun ini) kalau bisa. Itu kalau kita betul-betul mau menyelesaikan problem negara,” ujar Margarito dalam forum tersebut.
Dan sosok yang harus masuk dalam reshuffle kabinet nanti, desak Margarito, haruslah sosok yang benar-benar mengerti persoalan dan tatanan institusional.