“Investasi Hulu Migas kita sudah diambang kehancuran,” demikian keluh kawan saya, seorang praktisi migas dalam sebuah diskusi di sebuah gerai kopi di Cilandak. Tatap matanya terlihat suram, sembari menyeruput kopi cappuccinonya yang hampir tandas, ia mengangkut bahu dan menunjukkan raut muka kecewa.
“Harus ada langkah-langkah yang drastis, progresif dan berani dari para pemangku kepentingan di negeri ini agar industri hulu migas kita kembali bergairah. Kalau tidak, maka tunggu saja, ketidakpastian berusaha pasca harga minyak dunia turun drastis kian mendorong industri hulu migas kita makin tak berdaya ,”tukasnya lantang dan bersemangat. Saya mencermati perbincangan tersebut dan mencoba melihat lebih jernih situasi aktual sesungguhnya investasi di sektor industri hulu migas nasional. Jika iklim investasi industri hulu migas tidak dijaga secara kondusif, maka negeri ini akan mengalami derita darurat energi yang makin parah.
Antisipasi Darurat Energi
Saya tiba-tiba teringat pernyataan mantan wakil ketua BP Migas DR Abdul Muin pada kesempatan acara Focus Group Discussion bidang energi yang diadakan oleh IKA Unhas Jabodetabek 2 tahun silam di ruang Agung Business Center Hotel Sultan . Dengan lugas beliau menyajikan sejumlah fakta krisis energi yang telah menghadang dunia dan Indonesia didepan mata. “Darurat energi sudah dekat. Ketersediaan Migas kita kian menipis, Dengan Kondisi Produksi Minyak yang terus menurun secara permanen, sementara Konsumsi Minyak terus meningkat, maka Defisit Pasokan Minyak akan semakin melebar sehingga kontribusi Defisit Anggaran dari Impor Minyak akan semakin membengkak dari sekitar 29 Milyar US Dollars (2015) menjadi sekitar 68,7 Milyar US Dollars (2025),”kata beliau dengan nada prihatin.
“Kondisi Krisis Minyak ini akan semakin diperparah oleh beban Subsidi BBM dan Listrik yang juga terus meningkat. Apakah Kebijakan SubsidiI ini akan dipertahankan? Ketahanan Energi kita sudah terancam! Menimbulkan “multiplier effect” terhadap Kondisi Ekonomi, Sosial Politik dan Ketahanan Nasional secara menyeluruh kedepan”, tambah praktisi migas yang memiliki pengalaman birokrasi dan Internasional, serta pernah bertugas di OPEC ini.
“Situasi tersebut”, imbuh pria yang sebagian besar rambutnya sudah memutih ini,”tidak berlangsung seketika. Faktor fundamental sebagai penyebab dari situasi tersebut antara lain, yang pertama, selama beberapa dekade ini Indonesia tidak memiliki Kebijakan Pengelolaan Energi Strategis yang komprehensif dan terpadu. Yang kedua, tidak adanya suatu Perencanaan Jangka Panjang yang memadai, workable, konsisten berkelanjutan dan berimbang dengan kepentingan publik lainnya dan yang ketiga Kebijakan dari berbagai Departemen masih bersifat sektoral, terlalu berorientasi kepada target jangka pendek, tumpang tindih dan lemah koordinasinya”.
Setelah menghela nafas panjang, DR.Abdul Muin menyatakan, “Upaya untuk mengatasi Subsidi dan Krisis BBM saja akan semakin berat kedepan (dan akan dihadapi oleh Kabinet siapapun) sementara opsi solusi tentunya akan sangat membebani rakyat banyak, dan akan menjadi kebijakan yang tidak “Populer”.
Dalam Situasi “Krisis”, Keberanian untuk mengambil keputusan yang tegas (sekalipun tidak populer) akan dapat dimaklumi rakyat banyak apabila dibarengi dengan sikap Keprihatinan (Penghematan Anggaran, Efisiensi Konsumsi dll) serta tekad dan contoh keteladanan dari para Elite Pemerintah & Politisi untuk memberantas Korupsi dan Tekad berbenah”.
Investasi Hulu Migas kian terasa urgensinya pada situasi menghadapi krisis energi saat ini. Namun sayangnya, sebagaimana diungkap oleh Kepala Humas SKK Migas, Taslim Z. Yunus dari tautan Kompas.com, iklim investasi yang tidak ramah di sektor hulu migas terlihat dari kurangnya penemuan cadangan baru yang signifikan. Padahal, tanpa adanya penemuan cadangan baru dalam skala besar, Indonesia dibayangi gangguan kemandirian energi.
Iklim investasi yang kurang kondusif juga terlihat dari rendahnya minat investor mengikuti lelang wilayah kerja (WK) migas yang dilakukan pemerintah setiap tahun. Penawaran 8 WK migas di 2015 tidak berhasil menetapkan pemenang. Lelang yang tidak laku menunjukkan Indonesia kurang atraktif bagi investor.
Indikator lain terlihat dari lamanya jeda waktu antara penemuan cadangan sampai dengan produksi. Dari tahun ke tahun, jeda waktu antara penemuan cadangan dengan produksi semakin lama, yakni antara 8-26 tahun. “Sebagai contoh, Blok Cepu ditemukan pada 2001, namun puncak produksi baru pada 2016,” kata Taslim.