Oleh: Reza Fahlevi S.IP, Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Bidang Komunikasi, Informasi dan Penggalangan Strategis.
KETUA UMUM Partai Golkar Airlangga Hartarto beserta jajaran Pengurus DPP lainnya menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Kamis (5/3/2020) malam. Pertemuan tersebut untuk jumpa pikiran dan jiwa menyatukan persepsi dua kutub politik partai nasionalis.
Seperti yang disampaikan Ketum Partai Demokrat SBY, pertemuannya dengan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menemukan persamaan, bukan perbedaan. Selain itu, di tengah melemahnya perekonomian global akibat dampak wabah virus corona, silaturahmi diantara pemimpin dan kekuatan politik berpengaruh di Republik ini menjadi penting untuk gotong royong bersama membangun bangsa.
Seperti diberitakan, pertemuan silaturahmi antara dua Ketua Umum tersebut membahas beberapa hal, diantaranya penjelasan proses Omnibus Law, dan juga soal Pilkada 2020.
Terkait Omnibus Law, tentu masih ada beberapa perbedaan pandangan diantara partai politik di DPR secara teknis turunan produk RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan UMKM yang mana memang membutuhkan masukan dan saran dari seluruh stakeholder terkait.
Sementara untuk Pilkada 2020, koalisi menyatukan berbagai elemen kekuatan politik di daerah adalah sebuah keniscayaan. Bahkan bagi partai politik penguasa di daerah tertentu, ia tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan atau support di DPRD. Karena setiap kebijakan Pemerintah Daerah juga tidak lepas dari keputusan politik berdasarkan musyawarah mufakat di DPRD.
Kita tahu, partai politik adalah salah satu pilar utama demokrasi. Selain itu, proses seleksi perekrutan pemimpin menurut Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku adalah tugas dari Partai Politik. Karena itu dibutuhkan komitmen partai politik atau gabungan koalisi partai politik yang sedari awal sudah menjaring secara ketat dan berintegritas proses penjaringan calon kepala daerah.
Penjajakan Koalisi menyongsong Pilkada 2020 antara Partai Golkar dan Partai Demokrat sebagai dua partai politik besar di Indonesia dengan basis kekuatan massa yang begitu mengakar di seluruh Indonesia harus dipandang sebagai sebuah gotong royong dalam membangun pondasi demokrasi yang mapan.
Di luar Pilkada, ada pembahasan tentang Omnibus Law yang tidak kalah pentingnya. Sebagai salah satu Partai Politik pendukung Pemerintahan Jokowi-KH. Ma'ruf Amin, ditambah lagi Ketua Umum Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto merupakan tangan kanan Presiden Joko Widodo di bidang perekonomian sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, maka Partai Golkar sangat berkepentingan untuk mendukung dan menyukseskan setiap kebijakan serta agenda pembangunan nasional Pemerintah.
Salah satu kebijakan prioritas yang mendesak untuk dibahas dan digolkan menjadi Undang-Undang ialah masalah Omnibus Law. Karena itu, dalam kunjungan silaturahmi Ketum Partai Golkar beserta jajarannya, salah satunya ialah untuk meminta masukan dan sumbangsih gagasan serta pemikiran dari seorang Ketua Umum Partai Demokrat Bapak SBY yang terbukti memiliki pengalaman sebagai seorang Kepala Negara dan juga Kepala Pemerintahan selama dua periode.
Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) sebagai salah satu sayap Partai Golkar mendukung setiap rencana penjajakan Koalisi dengan Partai Politik mana pun seperti yang sudah dilakukan Ketua Umum dan jajarannya di DPP. Karena sebagai sebuah entitas politik berpengaruh di Republik ini, kita harus menjadi teladan dalam menjalankan praktik demokrasi yang menjunjung tinggi nilai gotong royong dan persaudaraan sesama anak bangsa. Salam kekaryaan. AMPG! Solid, tangguh dan terdepan!