Di masa pemerintahan Indonesia saat ini, Presiden Joko Widodo ingin untuk mewujudkan kembali kejayaan Indonesia sebagai negara maritim. Dalam mencapai hal tersebut, Presiden Joko Widodo merencanakan program tol laut sebagai moda penghubung antar pulau di Indonesia. Tol laut adalah jaringan rute kapal laut uang bergerak secara rutin dari Aceh hingga Papua dengan mengembangkan beberapa pelabuhan menjadi pelabuhan internasional modern di lima kota yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, Makasar dan Sorong.
Program tol laut ini merupakan sebuah langkah untuk menciptakan pemerataan harga barang di Indonesia seperti yang disampaikan Kepala Bagian Organisasi dan Humas, Sesditjen Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan, Kamis (20/4/2017), bahwasannya tol laut ini pada intinya untuk mengantisipasi ketimpangan pembangunan perekonomian nasional, karena saat ini masih ada kesenjangan. "Pemerintah berharap, bagaimana kita bisa menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi antar wilayah di seluruh Indonesia" kata Lollan Panjaitan.
Kemenhub menunjuk PT Pelni (Persero) sebagai operator. Pelni akan mengoperasikan 6 kapal barang untuk berlayar ke 6 rute. Dalam perencanaannya tol laut ini akan menggunakan sistem distribusi barang dengan skala besar. Infrastruktur tol laut ini berupa kapal berkapasitas besar dan pelabuhan laut dalam (deep sea port).
Namun dalam proses pembangunan tol laut ini, karena merupakan sebuah proyek besar, maka kebutuhan pembiayaan dari tol laut ini juga besar. Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Bappenas, proyek tol laut Presiden Joko Widodo membutuhkan dana investasi kurang lebih Rp 700 triliun. Modal tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan investasi asing maupun domestik."Kebutuhan investasi tol laut tersebut untuk 5 tahun ke depan," ujar Direktur Transportasi Bappenas, Bambang Prihartono di kantornya, Jakarta, Kamis (26/3/2015).
Dalam memenuhi kebutuhan biaya dari pembangunan tol laut tersebut, Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino melakukan pencarian dana seperti peminjaman dana dari bank asing maupun bank lokal ataupun kerjasama dengan perusahaan lain. Lino optimis mampu memenuhi kebutuhan dana dan investasi dari pembangunan tol laut tersebut. Bahkan beliau merencanakan untuk tidak menggunakan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam proses pembangunan tol laut, Senior Vice Presiden Operation Pelindo II David P Sirait mengatakan perusahaan sudah menyelesaikan beberapa tahapan pengembangan Tol Laut yang bahkan sudah memberikan hasil yang signifikan. David menjelaskan, total investasi Pelindo II mencapai Rp 40 triliun, sebanyak Rp 14,5 triliun diantaranya untuk pengembangan Pelabuhan New Priok, Pelabuhan Kijing sekitar 19,7. Rp triliun, Pelabuhan Sorong sekitar Rp 2,4 triliun, sedangkan Cikarang Bekasi Laut dialokasikan sekita Rp 3,4 triliun.
Kemudian sisa dana investasi yang dibutuhkan, didapat dari joint venture antara Pelindo II dengan perusahaan asal Jepang Mitsui & Co. Ltd. pada Februari 2014. Dalam kerjasama tersebutPelindo II memegang porsi saham 51% dan Mitsui sebesar 49%. Hingga saat ini, Pelindo II masih memiliki ruang untuk mencari pendanaan US$4 miliar hingga US$5 miliar. Dia yakin dapat memeroleh dana pinjaman selama proyek yang dijaminkan dapat dipercaya oleh kreditor.
Dalam pemenuhan pembangunan 24 pelabuhan utama, kebutuhan pembiayaan dana telah terjaring kerjasama dengan dengan bank lokal, salah satunya adalah Bank Mandiri. Terkait hal itu, Bank Mandiri telah menyalurkan total pembiayaan hingga Rp 7,84 triliun pada akhir Oktober 2016, baik secara individu maupun sindikasi, untuk pengembangan sektor kepelabuhanan di Indonesia. Nilai tersebut meningkat 72% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Proyek-proyek yang mendapat pembiayaan dari Bank Mandiri antara lain pengembangan Terminal Peti Kemas Belawan Fase 2 dan pembangunan terminal multi purpose Kuala Tanjung oleh Pelindo I. Selanjutnya proyek pembangunan Makassar New Port oleh Pelindo III, serta kredit modal kerja kepada Pelindo II dan pinjaman transaksi khusus kepada Pelindo III dan Pelindo IV.
Dalam pengoperasian 6 trayek tol laut, Kemenhub bersedia untuk membiayai operasional kapal pembawa barang yang berlayar. Seluruh kapal-kapal tersebut dioperasikan oleh PT Pelni (Persero), sedangkan untuk operator pelabuhan dioperasikan oleh PT Pelindo IV. Dan hingga saat ini,belum ada pihak swasta yang masuk untuk memanfaatkan tol laut. Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemhub), Bobby R Mamahit, sempat mengatakan, pemerintah sedang mengupayakan adanya fasilitas pinjaman bagi para pengusaha pelayaran dalam mengusahakan kapal.
"Ke depan, bekerja sama dengan INSA (Indonesia National Shipowrners Association), kami sedang mengajukan kepada Kementerian Keuangan untuk mengurangi beban-beban pajak, sambil terus memberikan pengertian kepada lembaga keuangan untuk memberikan kredit-kredit dalam meremajakan kapal," terangnya. Selain itu, ia mengungkapkan, guna mewujudkan program tol laut yang diusung oleh Presiden Joko Widodo, pelaku pelayaran pun perlu didukung dengan insentif perpajakan sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka.