Gejolak nilai tukar terhadap dollar Amerika Serikat yang terjadi pada beberapa waktu lalu menimpa berbagai negara. Namun efek yang terjadi pada masing-masing negara berbeda-beda. Ada negara yang langsung mengalami krisis ekonomi/keuangan seperti Turki. Juga ada negara yang mampu bertahan, perlahan stabil dan terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, seperti Indonesia.
Mengapa bisa terjadi perbedaan? Turki mengalami krisis ekonomi/keuangan yang terus berlarut, sedangkan Indonesia bisa bertahan dan tetap tumbuh walaupun relatif perlahan. Padahal sama-sama dihantam gejolak nilai tukar yang mengkhawatirkan ekonomi semua negara di dunia. Jawabannya terletak pada Stabilitas Sistem Keuangan yang terjaga dengan baik.
Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial, Stabilitas Sistem Keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
Sedangkan sistem keuangan adalah suatu sistem yang terdiri atas lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusaahaan non keuangan dan rumah tangga, yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan/atau penyediaan pembiayaan pertumbuhan perekonomian.
Dengan demikian, semua pihak yang bertanggung jawab dalam sistem keuangan di Indonesia telah bekerja keras dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga Indonesia terhindar dari krisis ekonomi/keuangan.
Pihak-pihak tersebut saling bersinergi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yaitu Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). KSSK ibarat Avenger yang menjaga ekonomi/keuangan Indonesia dari serangan yang bisa menyebabkan Indonesia mengalami krisis ekonomi/keuangan.
KSSK saling berkoordinasi sesuai tugas dan wewenang masing-masing untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Berbagai kebijakan seperti kebijakan moneter, fiskal, makroprudensial, mikroprudensial, dan penjaminan simpanan diramu agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Dengan demikian perekonomian Indonesia dapat terus tumbuh meskipun sedang terjadi gejolak dan perlambatan ekonomi dunia.
BI selalu fokus dalam kebijakan suku bunga dan nilai tukar untuk memperkuat stabilitas eksternal perekonomian. Diupayakan semaksimal mungkin dalam mengendalikan defisit transaksi berjalan agar tetap dalam batas aman. Selain itu juga menjaga daya tarik aset keuangan domestik agar investor tetap aman dalam berinvestasi.
Kemenkeu menempuh kebijakan fiskal dengan meningkatkan kinerja APBN agar lebih efektif, efisien dan optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Dalam sisi pendapatan negara diusahakan untuk terus meningkat namun tanpa menghambat atau memberatkan pengusahan dan masyarakat. Dari sisi belanja negara mengutamakan sektor-sektor produktif dan mendorong akselerasi aktivitas perekonomian masyarakat di seluruh Indonesia.
Agar kondisi fiskal Indonesia tetap terjaga relatif aman, maka pembiayaan pemerintah yang berasal dari luar negeri dilakukan dengan sangat hati-hati. Pemenuhan kebutuhan atas mata uang asing (valas) akan menentukan strategi strategi pembiayaan.