Selain terorisme seperti yang terjadi di Sarinah Thamrin tempo hari, masih banyak tindakan yang tidak kalah merusaknya. Tindakan-tindakan tersebut mengancam kemajuan NKRI dan mempersulit pencapaian kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah yang saya namakan Teroris Keuangan Negara.
Setiap mereka yang memiliki kewenangan terhadap keuangan negara bisa menjadi Teroris Keuangan Negara. Diantaranya adalah di dalam dunia birokrasi dimana para aparatur negara atau pelayan rakyat yang tidak peduli bahwa uang negara seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Khususnya untuk puluhan juta rakyat yang menderita karena kemiskinan, kebodohan dan keterbatasan akses sehingga tidak terpenuhi standar hidup minimalnya. Uang negara diperlakukan seolah miliknya sendiri atau kelompok yang bisa digunakan untuk memenuhi keinginannya ataupun memberikan keuntungan bagi mereka.
Mereka tidak pernah merasa cukup apalagi puas terhadap penghasilannya yang sudah relatif tinggi, yang sudah diberikan melalui remunerasi yang relatif layak dan berbagai fasilitas. Keinginan (bukan kebutuhan) mereka sangat banyak, terus bertambah dan meningkat. Mereka terus mencari cara bagaimana agar selalu mendapatkan uang, keuntungan dan kenikmatan dari kas negara. Bila tidak bisa dengan cara yang ilegal, maka masih bisa diupayakan secara legal. Malah cara yang legal sekarang lebih disukai karena relatif aman. Cukup dengan mengabaikan moral, etika dan kepatutan.
Anggaran negara pun dijadikan bancakan. Dari hal-hal kecil hingga pengeluaran yang besar-besar. Mereka tidak merasa bersalah karena berlogika dengan pembenaran bahwa hal tersebut sudah ada anggarannya dan telah melalui proses legal formal. Padahal bila mau bertanya pada hati nurani, juga menyandingkannya dengan moral, etika, dan ajaran agama yang dianut, seharusnya mereka tahu bahwa hal tersebut tidak benar dan merugikan rakyat. Sayangnya, mereka mengabaikan hal itu semua.
Pada akhirnya negara menjadi tak punya cukup dana untuk menyelesaikan berbagai persoalan rakyat. Masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan banyak lagi yang lainnya seolah menjadi abadi, tak tahu entah kapan dapat berkurang signifikan apalagi dihilangkan.
Indonesia sangat membutuhkan birokrasi, aparatur negara, abdi negara yang berusaha jujur dan amanah dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Umar Abdul Azis. Mereka begitu takut apabila dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di pemerintahan berakibat pada pemborosan apalagi penyelewengan uang negara. Mereka sadar sepenuhnya bahwa uang negara adalah kepunyaan rakyat yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya pada rakyat, namun juga pada Tuhan. Bila rakyat bisa dibohongi, tentu tidak demikian dengan Tuhan Yang Maha Mengetahui.
Dengan abdi negara yang jujur dan amanah, pada masa pemerintahan Umar Abdul Azis tidak ada rakyat yang miskin sehingga berhak menerima zakat. Kas negara penuh dengan uang dan harta untuk membiayai pembangunan negara agar rakyat makmur dan sejahtera. Bahkan digunakan juga untuk membantu daerah/negara lain yang kekurangan.
Kapan Indonesia bisa demikan? Entahlah. Yang jelas jawabannya bukan sistem khilafah yang hanya menghembuskan angin sorga dan mimpi-mimpi indah dari mereka para parasit di NKRI. Para abdi negara yang melaksanakan pemerintahan lah yang bisa mewujudkannya, apabila mereka mau. Bila tidak, maka permasalahan rakyat yang tak kunjung dapat diselesaikan akan memberikan kesempatan bagi tumbuh subur dan berkembangnya teroris-teroris baru. Teroris Keuangan Negara akan menjadi induk dari teroris-teroris yang melakukan tindakan keji dan kejam seperti di Sarinah Thamrin. Dengan demikian dapat dikatakan Teroris Keuangan Negara lebih berbahaya daripada Teroris yang biasanya.
Mari kita basmi semua jenis Terorisme!.