Saya ingin membuka artikel ini dengan sebuah pertanyaan. Mengapa Ujian Nasional (UN) selalu memicu kehebohan?
Pertanyaan tersebut tidak neko-neko. Itu pertanyaan ringan dan sederhana. Meski begitu, jawabannya sama sekali tidak enteng.
Kisruh soal ujian akhir sudah berlangsung selama 17 tahun, semenjak Ujian Akhir Nasional (UAN) diberlakukan pada 2002. Kala itu, Mendikbud dijabat oleh Abdul Malik Fajar.
Kisruh menjadi-jadi setelah pada 2005 Ujian Nasional menggantikan UAN dan ditetapkan sebagai syarat kelulusan peserta didik. Saat itu, Mendikbud dijabat oleh Muhammad Nuh.
Puncaknya terjadi tahun ini saat Pak Nadiem menyatakan akan mengganti UN dengan kebijakan baru. Pernyataan tersebut beliau sampaikan ketika menghadiri Rapat Dengar Pendidikan (RDP) dengan Komisi X DPR RI (Kamis, 12/12/2019).
Menurut beliau, UN akan diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, mulai 2021, yang terdiri dari kemampuan bernalar dengan menggunakan bahasa (literasi) dan matematika (numerasi), serta penguatan pendidikan karakter.
Riak bermunculan. Ada pihak yang pro, ada pula yang kontra. Dari tahun ke tahun, UN memang selalu menjadi biang perdebatan tanpa ujung pangkal.
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyatakan bahwa menghapus UN tiada berbeda dengan menciptakan generasi lembek.
Beliau juga menegaskan bahwa semangat belajar siswa akan melempem jika UN dihapus. Intinya, beliau tidak setuju apabila standar kelulusan bernama UN itu "dialmarhumkan".
Dalam nada sedikit lebih lunak, Buya Syafii Maarif mengingatkan agar Mendikbud tidak grasa-grusu. Esensinya, beliau berharap agar Pak Menteri lebih berhati-hati.