Afghanistan di Bawah Penguasaan Taliban

Afghanistán merupakan salah satu negara muslim di kawasan Asia Selatan yang tidak pernah berhenti mengalami pergolakan, sehingga tidak adanya stabilitas baik itu dari sisi keamanan, politik, ekonomi, dan sosial. Hal ini terjadi dikarenakan selama hampir dari tiga dekade ini, negara tersebut mengalami beberapa kali peperangan; peperangan yang pertama, ialah peperangan antara kaum Mujahidin Afghanistán yang ingin menumbangkan rezim pemerintahan, yang di back up oleh Uni Soviet yang menyebarkan faham Marxisme di Afghanistán. Kaum Mujahidin ini terbentuk sebagai reaksi menentang rencana pemerintah Afghanistán untuk mereformis negaranya, dengan maksud untuk menghapus sifat feodalisme di Afghanistán. Namun, pemerintah menggunakan jenis pendekatan yang salah, yaitu dengan menggunakan kekerasan dan kebrutalan. Reformasi dalam bidang pendidikan dan kebebasan wanita-pun ketika itu dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap islam. akhirnya, pemberontakan pun terjadi pada tahun 1978. pertarungan melawan Soviet tersebut dapat dimasukkan sebagai peperangan terbesar karena memakan banyak korban dan mengakibatkan kerugian materi yang besar bagi kedua belah pihak.

Setelah soviet menarik mundur pasukannya dari afganistan, pada tanggal 15 Februari 1989, keamanan Afghanistan belum berada pada suasana yang stabil sepenuhnya, karena pada saat tu telah terjadi peperangan yang kedua, yaitu perang saudara antara kelompok Kabul, yang pro pemerintahan dan Soviet ketika perang, dengan kelompok Mujahidin yang menentang pemerintahan. Dan itu terjadi dari tahun 1989 sampai dengan 1992. perang ini memakan sekitar dua juta jiwa, dan lima juta orang lainnya pergi mencari tempat yang lebih stabil.

Jatuhnya pemerintahan Kabul merupakan naiknya Era kekuasaan Taliban. Sekitar tahun 1994, lahirlah kelompok Taliban, yang walaupun pada saat itu belum berdiri secara resmi, namun kelompok ini sudah mulai memasuki pusat-pusat kota Afghanistan, seperti Kabul. Dipimpin oleh Ahmed Shah Massoud, kelompok ini menamai diri mereka sebagai sebuah gerakan nasionalis islam Sunni, yang kebanyakan anggotanya terdiri dari suku Pashtun. Tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Taliban untuk mendapatkan dukungan dan aliansi dari negara-negara arab lainnya. Uni Emirat Arab, Pakistan, dan Arab Saudi, merupakan tiga negara yang langsung memberikan pengakuan diplomatiknya kepada Taliban, karena mereka yakin hanya Taliban-lah yang dapat memberikan kestabilan keamanan di Afghanistan.

Pada Oktober 1996, Taliban menyerang bagian Utara Kabul dengan jet dan artileri, dengan agenda untuk meguasai Kabul dan Afghanistan sepenuhnya, dan memebersihkan Afghanistan dari para kelompok pemberontakan, yang masih memperjuangkan ideologi komunis. Dan seperti yang telah di perkirakan oleh semua orang, Taliban memenangkan petarungan tersebut. Masa itu merupakan awal dari pengambilan alihan pemerintahan Afghanistan ke tangan Taliban.

Segera setelah Taliban menguasai Afghanistan, kelompok ini langsung mereformasi hukum-hukum yang ada dan membuat hukum-hukum baru yang menggunakan hukum syariah islam sebagai landasan utamanya. Taliban juga melarang warga afghanistan untuk memiliki barang-barang yang berbau ’barat’, film-film, dan bahkan musik. Dari semua hukum-hukum baru tersebut inilah, terdapat hukum yang secara tidak langsung telah menaruh wanita kedalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Selama era pemerintahan Taliban (1996 – 2001), wanita-wanita Afghanistan ini berada dalam tekanan kebudayaan dan hukum yang tidak mempunyai landasan yang jelas, dan bahkan seringkali hukum yang diterapkan bersifat terlalu berlebihan, sehingga cenderung mengekang kebebasan wanita-wanita di Afganistan.

Taliban tidak hanya membuat ulang undang-undang dan peraturan hukum yang baru bagi perempuan, tetapi juga mengatur secara detail hal-hal yang bersifat lebih pribadi, seperti; perilaku, cara berpakaian, dan batasan untuk memperoleh bangku pendidikan. Dan selama masa itu pula, Afghanistan menjadi negara yang tertutup, dan tidak mengizinkan adanya kritik ataupun intervensi baik itu dari negara lain maupun dari organisasi internasional yang perduli dengan situasi tersebut.