Jika mendengar kata demokrasi, apa yang terbesit di kepala teman-teman? Sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat? Partai politik? Atau mungkin DPR? Ya, semuanya mempunyai keterkaitan satu sama lain.
Demokrasi, berarti sistem pemerintahan yang membebaskan kepada rakyatnya untuk berpendapat atau menyampaikan aspirasinya dalam pengambilan keputusan.
Mengingat Indonesia menganut sistem demokrasi tidak langsung, maka dalam pelaksanaannya rakyat membutuhkan wakil untuk mempercayakan hak-haknya kepada wakil rakyat, yaitu DPR.
DPR sendiri direkrut melalui partai-partai politik. Partai politik dinilai dapat menjadi wadah yang dapat medukung perkembangan demokrasi Indonesia di masa depan. Lalu, apakah partai politik di Indonesia sudah menjalankan peran dan fungsinya secara optimal?
Jawabannya, dapat kita lihat sejak era reformasi terdapat adanya penurunan tingkat kepercayaan rakyat terhadap partai politik. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan.
Kenyataannya, pada saat ini kita tahu bahwa kondisi perpolitikan di Indonesia masih semrawut. Terutama, partai politik yang dinilai masih banyak diselimuti masalah, dianataranya partai politik masih tidak transparan dalam pelaksanaannya.
Kemudian, masalah internal dalam partai itu sendiri, contohnya korupsi yang dilakukan oleh kader-kader partai politik. Hingga, yang menjadi permasalahan utamanya, yaitu partai politik yang dirasa masih "jauh" dengan rakyat.
Berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas pada 4-6 Oktober 2022, terdapat sebanyak 47 persen responden menyatakan bahwa DPR masih kurang mendengarkan aspirasi dari masyarakat.
Dapat dikatakan bahwa antara masyarakat dan DPR masih ada jarak. DPR dinilai masih terlalu jauh untuk dijangkau oleh masyarakat.
Jika dalam suatu hubungan percintaan, mungkin antara rakyat dan DPR ini belum terbentuk adanya "chemistry", lebih parahnya malah timbul " trust issue" dari rakyat kepada DPR dan partai-partai politik saat ini.