Lihat ke Halaman Asli

Disabilitas dan FABT Dorong Kepedulian Desa Tingkatkan Kapasitas Pengajar PAUD

Diperbarui: 15 Desember 2018   23:18

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

FABT (kanan) peserta Konsultasi Publik di Hotel Ahriani Bantaeng (14/12/2018).

Bantaeng, Sabtu (15/12). Forum Anak Butta Toa (FABT) turut ambil bagian pada Konsultasi Publik yang dilaksanakan sehari di Hotel Ahriani Bantaeng. Tepatnya Jum'at, 14 Desember 2018, FABT mengutus 3 orang anak sebagai peserta.

Satu diantaranya Muhammad Fadli Tamsir sekaligus sebagai Ketua FABT mengusulkan agar seluruh desa di Bantaeng dapat melaksanakan Musrenbang Anak (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Anak). Menurut dia permasalahan terkait anak sejatinya diakomodir kemudian dirumuskan Pemerintah Desa (Pemdes) untuk dianggarkan melalui APBDes.

"Saya usulkan Musrenbang Anak juga dilaksanakan di tiap desa agar Pemerintah Desa bisa merencanakan program pembangunan yang pro anak", pintanya.

Sementara Fathanah, Duta Anak Nasional dari Bantaeng berharap Pemdes memperhatikan kualitas PAUD dan lebih khusus terhadap pengajarnya yang dianggapnya masih minim kualitasnya.

"Perlu diperhatikan kapasitas pengajar PAUD di Desa sama halnya yang ada di kota. Kualitas pendidikan bagi anak turut ditentukan bagaimana transfer pendidikan dari pengajar kepada anak", tuturnya.

Untuk itu Fathanah yang membawa misi anak Bantaeng berharap banyak agar sektor pendidikan tidak sekedar dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten tapi juga oleh Pemerintah Desa.

Hal senada dikatakan Ismayanti selaku Sekretaris Jaringan Komunitas Disabilitas Kabupaten Bantaeng. Dia menekankan agar Pemdes dan segenap aparatur desa tidak hanya fokus pada kegiatan fisik pembangunan.

Sharing yang melibatkan berbagai elemen masyarakat daerah ini oleh Community Engagement Coordinator KOMPAK, Sarwansa Sahabuddin diyakini sudah sangat tepat dalam kaitannya untuk menjaring masukan terhadap 2 Rancangan Peraturan Bupati tentang PKAD dan Keuangan Desa yang didorong bersama Dinas PMDPPPA Kabupaten Bantaeng sebagai payung hukum  dalam mengaplikasikan kebijakan di tingkat desa. (AMBAE)

salam #AMBAE

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline