(sumber: www.tribunnews.com)
Sebelumnya pernah terdengar kabar bahwasanya DPR telah menyetujui dibentuknya Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Pansus BLBI). Namun kenyataanya hingga saat ini Pansus tersebut belum direalisasikan, padahal sudah bertahun-tahun masyarakat menanggung dampak dari kasus BLBI ini.
Dibentuknya pansus BLBI ini ditujukan untuk megusut kasus penyelewengan dana negara ratusan triliun terkait BLBI. Seperti diketahui saat ini kerugian negara berkaitan kasus BLBI ini mencapai Rp.144,536 triliun yang digelontarkan kepada 48 Bank, salah satu dari 48 Bank tersebut adalah Bank Central Asia.
Kasus BCA diawali saat Bank ini mengajukan keberatan koreksi pajak yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak. BCA menganggap hasil koreksi laba fiskal Rp 6,78 triliun harusnya dapat dikurangi sebesar Rp. 5,77 triliun karena BCA sudah mengalihkan asetnya kepada BPPN. Terkait kasus ini Peneliti Kebijakan Publik Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan pernah mengatakan seharusnya KPK mengusut kasus ini, karena apabila dilihat dari laporan keuangan BCA, ada kejanggalan yang indikasinya mengarah ke modus pengelakan pajak. Maftuch juga sempat menguraikan, pada saat itu BCA seharusnya membayarkan pajak sebesar 30 persen dari penghasilanya, namun jika dilihat dari laporan keuangan BCA yang telah diaudit pada tahun 2001 ternyata BCA hanya membayarkan pajak tersebut dengan nilai yang sangat kecil, yaitu hanya berkisar 1 persen.
Dengan di realisasikanya Pansus BLBI ini yang bekerjasama dengan beberapa pihak yang seharusnya ikut serta untuk menangani kasus BLBI seperti KPK, diharapkan kasus BCA ini dapat segera diusut hingga tuntas. Apabila kasus BCA ini dapat terselesaikan, kemungkinan besar hal ini bisa menjadi gerbang yang terbuka lebar untuk masuk dan menyelesaikan kasus 47 bank yang lainya terkait kasus BLBI.
Seluruh masyarakat yang menderita akibat dampak dari BLBI ini pastinya akan sangat senang dan bangga, apabila DPR dengan membentuk Pansus BLBI nya bekerja sama dengan KPK yang segera mengusut kasus BCA dapat berhasil mengupas tuntas kasus yang selama ini menjadi beban masyarakat.
Saat ini saya juga berharap, terpilihnya Jokowi sebagai presiden terpilih yang akan mengangkat Abraham Samad menjadi menteri tidak akan membuat KPK nanti nya menjadi mandul, dengan terus melanjutkan mengusut kasus manipulasi pajak BCA yang kemungkinan besar akan menjadi pintu gerbang terselesaikanya kasus BLBI.
http://www.gatra.com/hukum-1/57680-selidiki-skl-blbi-kpk-bakal-panggil-megawati.html
http://www.tempo.co/read/news/2001/06/14/05531064/Rapat-Paripurna-DPR-Setujui-Pansus-BLBI
http://www.tempo.co/read/news/2014/04/26/063573346/KPK-Didesak-Jadikan-Kasus-BCA-Pintu-Usut-BLBI