Pemerintah memang baru saja menetapkan aturan baru terkait Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh. PP ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan pada Oktober tahun lalu.
Pengenaan pajak terhadap gaji karyawan sebenarnya bukan aturan baru, melainkan aturan sejak Undang-undang 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Perubahan peraturan dari Undang-undang PPh ke Undang-undang HPP ini tidak menambah beban pajak sama sekali bagi orang pribadi dengan gaji sampai dengan Rp 5 juta sebulan
Dengan aturan baru ini banyak masyarakat di kelompok menengah bawah justru beban pajaknya lebih turun.
karyawan yang memiliki gaji Rp 5 juta per bulan atau Rp 60 juta per tahun, Maka untuk menentukan rumus PPh caranya adalah Rp 60 Juta (penghasilan per tahun) -- Rp 54 juta (PTKP) x 5 persen (tarif PPh 21 layer bawah) = Rp 300.000. Dengan demikian, hanya dikenakan pajak Rp 300.000 per tahun atau 30.000 per bulan.
Dari data diatas menurut saya dengan ditetapkannya peraturan baru terkait pajak penghasilan/pph melalui pasal 21 peraturan pemerintah nomer 55 tahun 2022 banyak masyrakat menengah kebawah yang mengeluh dikarenakan beban pajaknya lebih menurun lalu jika dilihat dari perhitungannya pajak yang dikenakan seharusnya hanya 2% saja dikarenakan setiap masyarakat memiliki kebutuhan yang berbeda-beda
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
