Indonesia adalah negara dengan sistem pemerintahan demokrasi. Sejak reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah melaksanakan beberapa pemilihan umum yang bebas dan adil, termasuk pemilihan presiden, pemilihan parlemen, dan pemilihan kepala daerah.
Partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di Indonesia meningkat seiring berjalannya waktu. Pemilih aktif turut serta dalam pemilihan umum dan partisipasi dalam berbagai bentuk kegiatan politik, seperti rapat umum, kampanye, dan demonstrasi. Namun, tingkat partisipasi dapat bervariasi di berbagai wilayah dan kelompok masyarakat.
Selain itu, beberapa organisasi non-pemerintah, seperti lembaga survei dan penelitian, sering kali melakukan survei dan penelitian untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap demokrasi, performa pemerintah, dan isu-isu politik lainnya di Indonesia. Survei survei tersebut dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pandangan dan preferensi masyarakat terkait demokrasi di negara ini.
Namun jika demokrasi tetap menjadi sistem pemerintahan di Indonesia pada tahun 2024, maka diperkirakan akan ada pemilihan umum dan proses demokratis lainnya yang terjadi sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pemilihan umum di Indonesia biasanya meliputi pemilihan presiden, pemilihan parlemen, dan pemilihan kepala daerah.
Meskipun Indonesia adalah negara dengan sistem demokrasi yang telah mengalami kemajuan signifikan sejak reformasi pada tahun 1998, masih ada beberapa kecacatan yang terkait dengan demokrasi di negara ini. Oleh karena itu sebagai masyarakat Indonesia kita perlu memperhatikan perkembangan serta informasi terkait proses berjalannya demokrasi di Indonesia.
Meneropong Demokrasi Indonesia
Jika kita perhatikan dalam prosesnya demokrasi di Indonesia ternyata banyak sekali melahirkan berbagai macam kepentingan-kepentingan meyimpang yang dikedepankan. Tidak salah jika mengedepankan kepentingan yang berpihak kepada rakyat, namun jurtru pada kenyataannya, banyak sekali partai-partai politik yang mengedepankan kepentingan pribadinya atau bahkan kepentingan sekelompok orang saja.
Bukan hanya itu, isu-isu yang sering muncul di masyarakat saat menjelang pemilu 2024 secara tidak langsung memberitahukan kepada masyarakat bahwa banyak sekali kepala partai politik atau bahkan para pejabat yang menggunakan wewenang dan kekuasaan nya untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang saja, tanpa memperhatikan kepentingan rakyat demi terciptanya demokrasi yang sehat.
Kasus suap penyuap di kalangan pejabat seperti sudah menjadi hal yang biasa kita dengar, ketimpangan dan ketidak adilan yang merata sudah menjadi ciri khas dalam berjalannya proses demokrasi di Indonesia. Selain itu ketimpangan sosial dan ekonomi yang tinggi di Indonesia dapat menghambat partisipasi politik yang merata. Beberapa kelompok masyarakat masih menghadapi hambatan seperti contoh hambatan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, yang dapat mempengaruhi partisipasi mereka dalam proses politik.
Pembatasan kebebasan berekspresi seperti sudah menjadi hal yang sangat di takuti oleh masyarakat, Karena meskipun ada kebebasan berpendapat di Indonesia, terdapat beberapa kasus pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, terutama di media sosial. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan mengakibatkan penangkapan dan penuntutan terhadap individu yang mengkritik pemerintah atau menyuarakan pendapat kontroversial. Dan masih banyak sekali kecacatan yang dapat kita lihat dalam proses demokrasi di Indonesia.