Berdiri menjadi negara demokrasi, Indonesia pernah kehilangan salah satu ciri demokrasinya. Kehilangan ciri tersebut dapat dilihat pada masa rezim orde baru, dimana kebebasan pers masih mengalami kekangan.
Kekangan tersebut ditandai dengan tidak bebasnya media dalam menyampaikan konten mereka di media massa. Bahkan media yang dianggap melanggar peraturan atau berani mengkritik penguasa akan dibredel. Dimana mekanisme media massa dikontrol oleh 'Rezim SIUPP'.
Sehingga karena hal tersebut, pada akhirnya Indonesia dapat mencapai tahap terbaik dalam perkembangan dunia jurnalistiknya. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-undang No.40 Tahun 1999 yang membahas tentang Pers.
Jurnalisme Indonesia terus berproses seiring perkembangan zaman dan teknologi. Proses pembuatan berita dalam media tentu saja juga akan ikut berkembang dan berubah. Perubahan ini terlihat dari media konvensional berubah menjadi media online.
Namun kebebasan pers tidak menjadi hal yang selalu dianggap baik dalam dunia jurnalis, karena kebebasan tersebut dapat menimbulkan semakin banyaknya masyarakat yang akan menyuarakan atau menyampaikan pendapatnya di media online tanpa adanya saringan.
Maka dengan adanya peningkatan kuantitas penerbitan pers di media, membuat kurangnya pernyataan kualitas dari seorang jurnalis yang menulis informasi maupun berita tersebut.
Bahkan tidak jarang, para jurnalis masih kurang memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam tulisannya. Dimana hal tersebut dijumpai saat ada judul maupun kalimat yang digunakan masih bersifat rancu untuk dipahami.
Sarana Komunikasi
Bahasa adalah sarana komunikasi yang sangat penting bagi seorang jurnalis dalam membuat konten beritanya pada media online.
Bahasa Indonesia telah diperjuangkan sejak sebelum mengalami kemerdekaan oleh Mohammad Tabrani Soerjowitjitro. Namun penggunaan bahasa Indonesia di kehidupan masyarakat, terkhusus kalangan jurnalis masih mengalami permasalahan.