Korupsi merupakan masalah kronis yang menghambat pembangunan dan merusak tatanan sosial di Indonesia. Salah satu kasus korupsi terbesar yang mencuat adalah skandal E-KTP yang melibatkan banyak pejabat tinggi negara dan merugikan keuangan negara triliunan rupiah.
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
- Mengatur tentang definisi, jenis, dan sanksi tindak pidana korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999:
- Memperkuat ketentuan dan memperberat hukuman bagi pelaku korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK):
- Menetapkan kewenangan KPK dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi.
Korupsi dapat dijelaskan melalui berbagai teori, salah satunya adalah Teori Agen-Prinsipal, yang menyatakan bahwa korupsi terjadi ketika agen (pejabat publik) menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh prinsipal (rakyat) untuk keuntungan pribadi. Teori Kebutuhan juga relevan, di mana individu melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhan finansial atau gaya hidup mewah.
Kasus E-KTP adalah contoh konkret dari korupsi sistematis di Indonesia. Proyek ini diluncurkan pada 2011 dengan anggaran Rp 5,9 triliun untuk menciptakan sistem identifikasi yang efektif. Namun, investigasi oleh KPK menemukan bahwa dana proyek ini dikorupsi, melibatkan pejabat tinggi, anggota DPR, dan pihak swasta. Setya Novanto, mantan Ketua DPR, menjadi salah satu tokoh utama yang dihukum dalam kasus ini.
Untuk memberantas korupsi, beberapa langkah penting yang perlu diambil adalah: