Konflik Palestina-Israel telah menjadi isu global yang terus memicu perdebatan panjang tentang keadilan, hak asasi manusia, dan perdamaian dunia. Di tengah dinamika geopolitik ini, Australia memainkan peran penting sebagai salah satu negara dengan pengaruh diplomatik yang signifikan di kawasan Asia-Pasifik. Sikap Australia terhadap konflik ini tidak hanya mencerminkan kebijakan luar negeri pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh opini publik, aktivisme masyarakat sipil, dan hubungan ekonomi dengan Israel (Holton, 2023).
Sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Australia telah terlibat dalam berbagai resolusi dan diskusi internasional terkait konflik ini, meskipun sikapnya seringkali dinilai ambigu. Sementara itu, masyarakat Australia, termasuk diaspora Palestina, terus menyuarakan dukungan terhadap perdamaian dan hak-hak Palestina melalui aksi demonstrasi dan kampanye. Di sisi lain, hubungan bisnis yang erat antara Australia dan Israel menambah kompleksitas dalam menentukan sikap yang tegas terhadap konflik ini (Roy Morgan, 2023).
Posisi Australia di PBB dan Kebijakan Luar Negeri
Sejak awal, Australia memiliki keterlibatan yang signifikan dalam isu Palestina-Israel melalui dukungannya terhadap Resolusi PBB 181 pada tahun 1947, yang merekomendasikan pembagian wilayah menjadi dua negara, Palestina dan Israel. Langkah ini menjadi fondasi bagi terbentuknya negara Israel, tetapi juga menjadi sumber konflik yang berlanjut hingga saat ini (Holton, 2023). Dalam beberapa dekade terakhir, posisi Australia di PBB menunjukkan kecenderungan yang lebih pro-Israel, terutama di bawah pemerintahan konservatif. Misalnya, pada 2017, Australia memilih untuk tidak mendukung resolusi PBB yang mengecam pengakuan sepihak Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sikap ini mencerminkan aliansi strategis Australia dengan Amerika Serikat dan Israel dalam kebijakan luar negerinya (Kucharska, 2023).
Namun, perubahan mulai terlihat di bawah pemerintahan Partai Buruh yang dipimpin oleh Anthony Albanese. Pemerintah ini kembali menegaskan komitmen terhadap solusi dua negara sebagai jalan damai untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Pada 2022, Australia menarik pengakuan atas Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, sebuah langkah yang dianggap lebih sejalan dengan konsensus internasional. Meski demikian, Australia masih mempertahankan sikap hati-hati dalam mendukung kemerdekaan penuh Palestina, yang dianggap dapat merusak hubungan diplomatiknya dengan Israel (Payman, 2024).
Laporan terbaru dari UN Special Rapporteur tentang Palestina, Francesca Albanese, menyoroti pelanggaran hukum internasional oleh pendudukan Israel di wilayah Palestina. Dalam laporan tersebut, Albanese menyatakan bahwa pendudukan ini bukanlah sementara, seperti yang seharusnya menurut hukum internasional, melainkan mencerminkan bentuk kolonialisme modern (United Nations General Assembly, 2022). Selain itu, laporan tersebut menekankan bahwa eksploitasi tanah dan sumber daya Palestina oleh Israel, disertai dengan penolakan terhadap hak-hak politik, ekonomi, dan budaya Palestina, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia (Amnesty International, 2024).
Albanese mengusulkan perlunya perubahan paradigma dalam penanganan isu ini. Pendekatan yang selama ini terfragmentasi (humanitarian, politik, dan ekonomi) perlu diganti dengan langkah yang menyoroti secara tegas ilegalitas sistem kolonialisme dan apartheid di wilayah pendudukan. Ia menegaskan bahwa pembongkaran sistem ini adalah syarat mutlak untuk mewujudkan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina sebagaimana yang dijamin oleh hukum internasional.
Terkait sikap Australia, Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, seringkali mengedepankan solusi dua negara sebagai jalan keluar terbaik, sambil menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional. Namun, pernyataan Wong juga seringkali bersifat diplomatis untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Australia di Timur Tengah dan aliansi strategisnya dengan Amerika Serikat serta Israel. Australia umumnya mendukung langkah-langkah internasional untuk mendorong gencatan senjata (ceasefire) sebagai cara untuk menghentikan eskalasi kekerasan antara Israel dan Palestina. Namun, dukungan ini sering kali terbatas pada pernyataan diplomatik tanpa langkah konkret di lapangan (Minister for Foreign Affairs, 2024). Sikap ini mendapat kritik dari masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia yang menilai bahwa Australia seharusnya mengambil posisi lebih tegas terhadap pelanggaran hukum internasional oleh Israel.
Perspektif Masyarakat Sipil
Di Australia, masyarakat sipil memainkan peran penting dalam membentuk opini publik terkait konflik Palestina-Israel. Melalui demonstrasi, kampanye media, dan diskusi publik, mereka menyuarakan keprihatinan terhadap dampak konflik ini, terutama pada hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki. Aktivisme masyarakat sipil ini menjadi refleksi dari keberagaman pandangan politik, etnis, dan agama di Australia.
Gerakan pro-Palestina di Australia telah menjadi salah satu ekspresi solidaritas yang paling terlihat. Demonstrasi besar di Australia terkait Palestina sering diorganisir oleh berbagai kelompok, termasuk Free Palestine Melbourne dan Palestine Action Group Sydney. Misalnya, pada 29 Oktober 2024, sekitar 50.000 orang berkumpul di State Library Victoria dalam aksi solidaritas yang diselenggarakan oleh jaringan advokasi Palestina, APAN (Australia Palestine Advocacy Network). Aksi ini menampilkan pidato oleh figur publik seperti Nazeem Hussain, yang mengkritik kebijakan pemerintah Australia terkait isu Palestina. Tagar seperti #FreePalestine dan #EndIsraeliApartheid menjadi tren global, yang turut memengaruhi percakapan publik di Australia (Richards, 2023).