Implementasi E- Goverment dalam Efisiensi dan Efektif Birokrasi

Tidak dapat kita hindari, bahwa pertumbuhan dari infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di suatu negara sangat berpengaruh secara signifikan terhadap proses bisnis di segala bidang. Dan kemajuan zaman, dimana manusia tidak bisa terlepas dari teknologi menjadikannya manusia sibuk teknologi.

Banyaknya masyarakat yeng menuntut dan mengeluh terhadap pelayanan yang ada, maka masyarakat meminta untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien pada pemerintah. Maka dalam pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintahan atau yang disebut dengan istilah E-Government diharapkan menjadi jawaban atas pelayanan yang diinginkan masyarakat, agar pelayanan tesebut dapat memberikan kepuasan pada masyarakat.

E-Government sendiri menjadi salah satu isu utama dalam pemerintah untuk mendorong dalam pemberian  pelayanan publik yang transparan dan akuntabel pada masyarakat. Pembahasan E-Government dalam konteks reformasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh New Public Management (NPM).

Dalam pengenalan E-Government, Pemerintah perlu bergerak maju untuk menciptakan pemerintahan yang kontemporer dan terbuka. Pemerintah di Indonesia juga perlu mempertimbangkan dengan matang untuk segera menerapkan E-Government, karena dalam menerapkan E-Government tersebut dapat memberikan kepedulian terhadap kemakmuran, keadilan, serta kesejahteraan masyarakat, dan dalam implementasi E- Government pastinya terdapat tantangan yang harus dihadapi.

Istilah "E-Government" sendiri memiliki arti khusus di Indonesia, di mana mengacu pada penggunaan komputer dalam prosedur pelayanan yang diselenggarakan pemerintah. Selain itu, E-Government secara umum merupakan upaya untuk mengintegrasikan teknologi baru untuk menghasilkan layanan publik berbasis elektronik.

Secara alami, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat penting di zaman modern seperti saat ini. Dengan demikian, perbaikan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka jalan baru untuk interaksi politik, serta berfungsi sebagai sarana alat untuk pelayanan masyarakat jarak jauh, dimulai dengan masalah terkait bisnis atau mengejar informasi, serta pelayanan lainnya.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 mengenai Strategi  Pengembangan E-Government,  ada beberapa strategi pokok pemerintah, diantaranya  pengembangan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas, pengembangan sumber daya manusia di pemerintahan dan peningkatan e-literacy masyarakat.

Tentunya dalam penerapan E-Government juga terdapat tantangan atau hambatan yang harus dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat dalam mengembangkan konsep E-Government di negaranya masing- masing (Indrajit 2004). Hambatan ini mungkin termasuk kesulitan dalam membangun dan mengidentifikasi rute akses digital (atau elektronik) yang dapat digunakan masyarakat umum dan pemerintah secara efisien, serta kesulitan dengan organisasi pemerintah eksternal.

Implementasi E-Government sendiri dapat diharapkan mendapatkan hasil berupa pengurangan korupsi, peningkatan transparansi, peningkatan kenyamanan, peningkatan pendapatan, dan penurunan biaya. Dengan demikian dalam penerapan E-Government, dapat membantu menutup berbagai macam kesenjangan akibat ketidakseimbangan dalam peluang perolehan informasi, serta dapat meningkatkan ketersediaan informasi dan pelayanan publik, dan dapat memperluas dan memperdalam jangkauannya, dan bisa meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kemampuan inovasi dalam berbagai bidang.