Sekarang terbukti, pawai puluhan bersepedamotor (29/5) di Cawang, Jakarta Selatan dan sebagian kota-kota Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur oleh kelompok "Khilafatul Muslimin" itu dinyatakan Kepolisian "murni melanggar hukum". Spanduk-spanduk dipunggung para penunggangnya bertuliskan ungkapan-ungkapan menentang/kebencian pada Pancasila/Pemerintah, sekaligus mengganggu arus lalulintas, menjadikan masyarakat melontarkan kritiknya : "Dimana Polisi? Siapa itu orang-orang Khilafatul Muslimin?"
Polda Metro Jaya,-- juga Polda-Polda lainnya-- yang kecolongan itu buru-buru mengusut pawai gelap tersebut. Diawali memburu pimpinan Khilafatul Muslimin (KM) yang lari dari Jakarta. Tim Polda Metro Jaya bisa menangkapnya diponpes suatu kampung di Bandarlampung, Sumatera. Meskipun mendapat perlawanan dan kericuhan pengikut KM, namun Abdul Qadir Hasan Baraja, pimpinan Ponpes yang membuat "kantor/markas pusat" KM dan menghimpun banyak pengikutnya, Polisi (6/6) dapat menangkapnya berikut 4 orang pentolan KM dan menemukan uang organisasi lebih dari Rp.2,3 milyar. Langsung digelandang ke Jakarta.
Abdul Qadir ternyata residivis teror pemboman Candi Borobudur (1979). Usai dibebaskan, mengulang radikalisme mendirikan KM. Menurut Kepolisian, melalui dakwah-dakwah mengajak masyarakat berideologi "khilafah" dan memusuhi Pancasila.
Menariknya, tindakan tegas itu menjadikan halaman Mapolda Metro Jaya dihiasi banyak karangan bunga kiriman orang/organisasi yang memujinya. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo angkat bicara: "Khilafatul Muslimin tidak boleh berkembang!"
Polda-Polda lain juga menindak markas/pimpinan/anggota KM setempat. Antaralain Polresta Solo menutup markas KM Lawean Solo; Polres Brebes menangkap anggota KM; Polres Wonogiri menangkap 7 anggota KM; Polresta Cirebon Raya menetapkan pimpinan KM tersangka; Polda Jawa Timur menetapkan Aminuddin Machmud (ketua KM Jatim) tersangka, juga Polda-Polda di Kalimantan. Kesemuanya mengusut aktivitasnya yang bertujuan menentang Pancasila dan Pemerintah serta meneliti status keabsahan KM.
Dari pelanggaran terhadap Pancasila, UU Ormas & Keonaran, UU ITE, ditambah lagi UU Pendidikan, Kapolri menginstruksikan pengusutan tuntas orang/organisasi KM, termasuk jalur penghimpunan dana melalui "kotak-kotak amal masjid" (Baithul-mal). Ternyata bermunculan banyak fakta pelanggaran hukum KM.
Tokoh cendekiawan Islam, Said Aqil selaku Ketua BPIP mengatakan(7/6) : "Orang-orang yang tidak setuju Pancasila silakan pergi dari Indonesia."
Pimpinan Ponpes Ngruki (Jogjakarta) yang nama-belakangnya 'Baraja' kebakaran jenggot. Buru-buru membantah punya kaitan dengan KM/pimpinannya. Maklum, Ponpes Ngruki selalu disoroti Polisi, karena tokohnya terdahulu, Abubakar Baasyir, masih dipenjara karena dipidana selaku teroris.
Kementerian Agama juga menegaskan, KM tidak tercatat sebagai organisasi. KM didirikan tahun 1997, beranggotakan di 25 provinsi yang bergiat disegala profesi dari petani hingga dokter. Menariknya, 25% karyawan/ASN dan penyebaran fahamnya lewat sekolah sejak jenjang SD.