Barangkali pertanyaan seperti itu patut diajukan oleh Pemerintah. Sekurang-kurangnya oleh Menteri Kordinator Politik, Hukum, Keamanan dan HAM, atau oleh Kepala Kepolisian Negara ataupun oleh PanglimaTNI. Sasaran pertanyaan, mereka yang menyebut dirinya "Jurubicara OPM" (Organisasi Papua Merdeka).
Mereka menyatakan lewat media massa (yang mau menyiarkannya!,29/5) menurut istilahnya "bersedia menempuh jalur diplomasi asal ada PBB".
Ditinjau dari politik bebas-aktif kita tetapi berdasarkan kedaulatan NKRI, pernyataan kelompok teroris itu sombong sekali. Atau terpaksa mau cari selamat, apalagi gerakan pasukan TNI seperti pasukan 'Macan Kumbang' bergabung dengan pasukan TNI 'Pasukan Setan' memburu terus sisa-sisa gerombolan KKB Papua yang oleh Pemerintah (28/4) sudah dinyatakan sebagai teroris.
Meskipun masih melalukan teror dengan pembunuhan dan sebagainya secara acak, namun sudah kehilangan beberapa anggota atau pimpinannya yang berhasil ditembak oleh para anggota TNI dan POLRI yang memburunya, kini mulai merasakan bahwa mereka suatu saat akan terhapus dari bumi Papua oleh tembakan-tembakan aparat keamanan.
Kalaulah Kapolda Papua sebagai putera aseli Papua masih juga menawarkan kepada mereka (teridentifikasi 150 orang teroris) untuk menyerah (17/5), --- meski pernyataan itu sebenarnya tak perlu disampaikan, karena mereka tak berniat untuk menjadi warganegara NKRI, sebagaimana terbukti tak ada yang menyerah hingga kini, -- sebenarnya mulai terjepit antara hidup dan mati. Pilihan yang dilakukan oleh mereka sendiri.
Apakah dimungkinkan adanya suatu kelompok atau organisasi yang bisa berunding terhadap sesuatu pemerintahannya sendiri yang dimusihinya, apalagi mengajak PBB? Mungkin dapat difahami oleh para anggota PBB, bahwa itu dapat dilakukan kalaulah organisasinya tersebut diakui pemerintahnya atau negara berdaulat lainnya. Negara-negara anggota PBB tidak "segila" untuk bisa ikut campur urusan organisasi teroris bernama OPM itu merecoki negara berdaulat anggota PBB yang bernama RI.
Jadi, sisa-sisa anggota teroris KKB yang ada kalau bertekad 'merdeka atau mati', ada baiknya bersiap diri untuk mati saja. Lebih mulia untuk mati ditembak mati oleh aparat keamanan RI di hutan-hutan sekitar kabupaten Puncak, Puncak Jaya dan sekitarnya, berikut mayatnya jadi makanan binatang liar di hutan-hutan itu ketimbang menyerah. Tekad begitu harus diwujudkan di medan pertempuran melawan aparat keamanan kita. Keberanian macam itu jadi modal OPM kalau cita-citanya ingin tercapai.
Cuma ada harapan dari kemampuan Badan Intelijens Nasional/Negara untuk mendapatkan siapa saja mereka-mereka yng menyebut dirinya "Jurubicara OPM" dan dimana mereka berada. Kalau seumpama bersembunyi di luar negeri, maka perlu kiranya aktivitas Kemenlu RI maupun Kedubes RI di negara tersebut untuk membungkam mulut 'jurubicara' bersangkutan.
Harapan di atas bisa menjadikan kondisi yang kondusif mengenai keamanan berikut kedaultan NKRI di Papua. Terkecuali kalau kondisinya "dipelihara' begini terus demi kebutuhan tak sah anggaran operasionalnya. Who knows?