Kontribusi Hukum Internasional Dalam Menanggulangi Pencurian Pasir di Batam Yang Dilakukan Oleh Negara Asing
Oleh : Alwi Ardiansyah
Hukum internasional merupakan kumpulan aturan atau prinsip yang mengatur hubungan antar negara dan Lembaga internasional.Hukum internasional sendiri bertugas untuk menjaga perdamaian,melindungi hak asasi manusia,dan mempromosikan Kerjasama antar negara.
Hal ini juga tak luput dari pelanggaran yang dilakukan oleh Negara tetangga, yang mana baru-baru ini tertangkap oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena dugaan telah mencuri pasir laut di perairan Pulai Nipah,Batam,Kepulauan Riau pada Rabu (9/10/2024)
Pencurian pasir,terutama di Kawasan pesisir seperti Batam,telah menjadi isu yang tidak hanya merugikan lingkungan,tetapi juga dengan ekonomi dan sosial pada Masyarakat setempat.
Pasir merupakan bahan baku penting dalam Pembangunan infrastruktur,dan permintaan yang terus meningkat,terutama negara-negara tetangga,seringkali memicu praktik illegal.
Dalam konteks ini,hukum internasional memiliki peranan yang sangat penting dalam menanggulangi masalah ini,dan juga perlu memberikan kerangka kerja bagi negara lain untuk bekerja sama dan mengatur pemanfaatan sumber daya alam.
Beberapa Instrumen Hukum yang Relevan Mengenai Pengelolaan Sumber Daya Alam Meliputi :
- Konvensi PBB tentang Hukum Laut : Mengatur hak dan kewajiban negara di wilayah laut maupun darat negaranya terutama termasuk Zona Ekonomi Eksklusif(ZEE).Negara memiliki hak untuk mengelola sumber dayanya,dan pencurian sumber daya oleh negara lain dapat dianggap sebagai pelanggar terhadap kedaulatan.
- Perjanjian Bilateral : Negara-negara yang terlibat dalam masalah pencurian pasir dapat mengadakan perjanjian bilateral yang mengatur pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam termasuk pasir. Perjanjian ini dapat mencakup mekanisme penyelesaian sengketa dan Kerjasama dalam penegakan hukum.
- Prinsip-prinsip Lingkungan Internasional : Prinsip-prinsip seperti kehati-hatian dan perlindungan lingkungan juga menjadi landasan bagi negara untuk mengambil tindakan preverentif terhadap praktik pencurian pasir yang dapat merusak ekosistem di laut.
Tindakan Negara dan Penegakan Hukum