Sebagai Wali Kota, Seharusnya Risma Jangan Berpolemik dan Buat Kegaduhan

Munculnya berita pernyataan juru kampanye Paslon Pilgub Jatim 2018 nomor urut 2, Tri Rismaharini mengenai adanya kejanggalan berupa dugaan kecurangan yang merugikan pasangan Gus Ipul-Mbak Puti, Jum'at (29/06/2018). Gerakan Pemuda Progresif Jawa Timur menyayangkan sikap orang nomor satu di Surabaya itu.

Ketua Gerakan Pemuda Progresif (GPP), Moh. Syafii menyayangkan statemen dari wali kota Surabaya Tri Rismaharini yang banyak beredar dimedia, bahwa banyak temuan kecurangan di Surabaya dan bersifat massif.

"Saya menyayangkan sikap Risma yang memposisikan sebagai juru kampanye atau sebagai Walikota Surabaya, jika memang ditemukan kecurangan yang massif, harusnya Risma bisa menunjukkan bukti konkrit dan melaporkan ke Bawaslu Jatim," jelas Syafii saat dikonfirmasi, Sabtu (30/06/2018).

Syafii juga menilai, statement yang dikeluarkan Risma itu bisa memicu polemik dan kegaduhan pada hasil Pilgub Jawa timur yang seyogyanya setelah quick count harus bersabar menunggu hasil real count dari KPUD Jawa timur.

"Selain sebagai Juru Kampanye, Risma juga sebagai Walikota Surabaya harusnya tidak memicu polemik sehingga menimbulkan kegaduhan masyarakat di wilayahnya. Kita harus bersabar menunggu hasil resmi dari KPUD Jatim tanggal 9 Juli 2018," tandasnya dengan nada kesal.

Sementara menurut Sekjend GPP Moch Atho' Illah, tudingan Risma terkait adanya kecurangan dan melaporkan ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri hanyalah bentuk ketidakmampuan dirinya sebagai Juru Kampanye Gus Ipul-Mbak Puti.

"Saya menganggap pernyataan Risma hanyalah sebagai protect agar posisinya di Partai aman. Harusnya jika memang Risma menemukan dugaan kecurangan itu, kan lapornya ke Bawaslu Jatim, bukannya ke Ketua Partai," pungkasnya. (ATH)