Lihat ke Halaman Asli

Golkar Menyeret Semua Ke Dalam Dosa Masa Lalu

Diperbarui: 17 Juni 2015   11:16

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Cerpen. Sumber ilustrasi: Unsplash

Saya seorang guru yang menolak ketika dicalonkan menjadi kepala sekolah. Saya tidak tertarik untuk menjadi seorang administrator. Liwat seorang pengawas, beberapa pengawas sekolah saya dibujuk untuk mau dicalonkan dalam bursa pemilihan kepala sekolah di sekolah saya. Saya tegas menolak. Saya tidak tertarik.

Tidak! Saya tidak tertarik masuk sebagai calon dalam bursa pemilihan kepala sekolah. Sekarang ini menjadi kepala sekolah pun harus menjadi dayang dayang pengabdi kepada kepentingan yang sangat artifisial menjerumuskan lembaga pendidikan sebagai ladang baru sekedar untuk menarik dana dari masyarakat alias orang tua.

Saya termasuk yang setuju sekolah gratis. Menurut saya pendidikan dasar dan menengah memang sebaiknya gratis. Negara sanggup untuk memberikan pendidikan yang berstandar bermutu bagi seluruh peserta didik di negara ini. Tetapi, sekolah gratis itu terjerumus hanya menjadi objekan kampanye para calon kepala daerah. Para calon walikota, bupati, gubernur gagah, lantang berbusa busa meyakinkan rakyat untuk memilih mereka dengan iming iming sekolah gratis, kenyataannya hanya untuk mengisap anggaran bagi kepentingan pribadi dan kelompok mereka saja.

Saya bukan bicara serampangan. Banyak orang kaya baru di Era Reformasi ini. Negara kita Gemah Ripah Loh Jinawi. Dahulu hanya dinikmati oleh penguasa dan kroninya serta pendukung semua kebijakan meninggalkan semua hati nurani kecuali turut mencicipi kekayaan, sekarang juga sama tidak ada bedanya hanya kue terbagi lebih merata dengan kerakusan yang sama dari perluasan kroni dan para pendukungnya.

Dahulu pendukung kerakusan utama adalah orang orang yang dibesarkan sebagai pengusaha "istana", sekarang ini pendukung kerakusan itu orang orang seperti saya. Pendidik. Ya, pendidik dalam artian luas. Pendidik di dalam masyarakat yang serta merta turut membolak balik logika demi kepentingan para pengelola kekayaan negara ini.

Bukan saya saja yang menolak menjadi kepala sekolah. Semua guru di sekolah saya menolak dicalonkan menjadi kepala sekolah. Setahu kami, kedudukan kepala sekolah yang sebelumnya telah dipindah ke pelosok akhirnya akan diganti dengan kepala sekolah droping pilihan kepala daerah kami yang baru. Kami semua guru tidak ada yang kasak kusuk menolak. Kami akan menerima siapapun itu karena kami yakin kami adalah guru profesional berkompeten karena tujuan kami adalah mendidik murid murid kami dengan ilmu pengetahuan, menanamkan sikap dan perilaku berpengathuan dengan akhlak dan memiliki ketrampilan bukan hanya fisikal melainkan ketrampilan menggunakan pikiran yang berdasarkan akhlak yang baik dan benar.

Mungkin melihat kami para guru memiliki keyakinan yang tidak mencla mencle, yang tidak menjadi pribadi yang melihat arah angin dan hanya bermental mengambil kesempatan untuk kepentingan sendiri, akhirnya yang berwenang di daerah kami memilih seorang guru di sekolah kami sendiri untuk menjadi kepala sekolah. Kebijakan pertama yang diambil kepala sekolah kami menolak untuk dipilih sebagai sekolah pilot untuk Kurikulum 2013. Alasannya kuat, Kurikulum 2013 belum siap bahkan untuk diujicobakan. Buku buku wajibnya saja belum ada saat itu, walau kemudian rencananya akan ada tiga buku wajib.

Secara tradisional yang mengikuti kemajauan zaman sekolah kami mendorong para guru untuk mengeksplorasi metodologi pendidikan untuk dipraktekkan dalam pengajaran di kelas. Yang terpenting, bukan metodologinya tetapi sejauh mana seorang guru mengenal setiap murid yang dimapuhnya di dalam kelas. Kelas menjadi unit utama di sekolah kami. Dan, tujuan pendidikan adalah membuka dan memberi kesempatan setiap anak di sekolah kami untuk meningkatkan dan mengembangkan potensinya tanpa harus terpengaruh dengan siapapun di kelas. Mereka memiliki hak yang sama, tidak memandang apakah dia memang pintar atau anak kaum berpunya. Di kelas mereka adalah peserta didik yang hak dan kewajibannya sama. Belajar. Belajar untuk menjadi warga negara yang memahami hak dan kewajibannya.

Untuk bab mata pelajaran kali ini saya memilih untuk menugaskan setiap murid melakukan pendalaman pribadi dan menyusunnya dalam sebuah karangan yang akan dipresentasikan masing masing. Hari ini hari presentasi. Setiap murid kelihatan antusias. Murid murid saya tahu, kompetensi saya sudah seperti cenayang yang akan segera tahu sumber apa yang mereka pakai, alur pikir apa yang mereka gunakan dan apakah yang mereka tuliskan memang buah pergulatan pikir mereka sendiri atau sekedar mengupah orang lain untuk menuliskannya bagi mereka. Murid murid sekarang memang lebih canggih, mereka bisa meminta orang lain membuatkan segala sesuatu yang menjadi tugas mereka dan kemudian mengklaim itu karya mereka sendiri. Itu cerita guru guru dalam musyawarah guru per mata pelajaran di daerah kami. Bukan terjadi di sekolah kami. Walau tetap ada satu dua yang tetap culas mencoba melakukannya, dan mereka juga harus belajar tentang integritas. Perlu proses.

Sejauh ini, dalam 2 jam pelajaran, telah 5 anak yang maju mempresentasikan hasil kerjanya. Tidak ada tanya jawab. Masing masing memiliki waktu 10 menit terhitung dari mereka berdiri dari bangkunya, mempersiapkan alat peraga jika diperlukan atau sekedar membacakan karyanya.

Saya kemudian berusaha tetap fokus mendengarkan apa yang dipresentasikan di antara dengungan dan lenguhan mruid murid lain yang duduk mendengarkan. Dari dengungan dan lenguhan yang ada saya bisa mengambil kesimpulan sementara mengenai teknik presentasi dan substansi presentasi.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline