Malioboro di antara bisnis dan budaya (2)
Ketika hampir 2000an PKL dan pekerja informal lain sudah setuju dari status informal kelak menjadi formal adalah tanggung jawab pemerintah kota untuk menertibkannya.
Sungguh pemda DIY yang diwakili sekda Baskara aji K sudah warning antara tanggal 1 sampai 8 Februari 2022 adalah tenggat terakhir kepindahan PKL Malioboro ke bekas Dinas pariwisata dan bioskop ratih adalah nyata.
Seiring proyek Malioboro an sich untuk jalur pedestrian seakan inilah langkah utama "pembersihan" kawasan ini dari kesan kumuh untuk ditingkatkan sebagai kawasan belanja seolah di luar sana.
Banyak PKL yang masih belum menerima atas relokasi ini kemudian wadul ke DPRD kota Jogja dan LBH langkah hukum yang sungguh benar adanya.
Dulu konon trotoar ini dulu luar biasa mahal menyewanya bukan ini alasannya tetapi bagaimana tindak lanjut payu dagangan mereka itu yang dipikirkan karena badai covid 19 sudah lumpuhkan mereka.
Namun alasan ini tidak digubris walau langgar aturan yang ada serta hilangnya fungsi trotoar serta keluhan pemilik toko inilah yang jadi tolok ukur untuk "bersihkan" Malioboro secepatnya.
Malioboro memang pernah menelurkan banyak seniman tingkat nasional dan internasional tetapi semua tinggal sejarah.
Antara budaya vs bisnis
Sebentar lagi Malioboro akan berubah layaknya pecinan di Singapura atau di Amerika dan kiblat itu sudah terang benderang.