Politik Gentong Babi di Mahkamah Konstitusi.
Banyak argumentasi hukum tentang dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang diajukan oleh oleh Kuasa Hukum (KH) baik dari Paslon AMIN (01) maupun oleh Paslon GaMa (03) pada persidangan Mahkamah Konstitusi 08 April yang lalu. Itu mencakup isu-isu keterlibatan kepala desa dalam jumlah yang masif, penunjukan PLT kepala daerah, dan berbagai program bantuan sosial (Bansos). Salah satu yang paling menarik adalah isu Politik Gentong Babi (Pork Barrel Politics) yang diajukan oleh KH AMIN.
Makna dan Bukti Politik Gentong Babi.
Apa itu Politik Gentong Babi? Sebelumnya, kata Gentong Babi ini digunakan oleh Kompasianer Senior Yon Bayu yang berjudul "KPPS, Sirekap dan Dugaan Kecurangan Terstruktur ". sebagai padanan kata Pork Barrel. Namun, aah, rupanya Kang Mizan ketinggalan disini. Isu Gentong Babi ini bertebaran di media online termasuk di paltform Kompasiana.
Di Platform Kompasiana, artikel yang terkait dengan Politik Gentong Babi bahkan sudah tayang sejak tahun 2021, seperti yang ditulis oleh Dedi S. Asikin dengan judul "Politik Gentong Babi" Apaan Tuh? (2021), atau, Widiatmoko (2021) "Potensi Politik Gentong Babi Andai Menteri Jadi Capres," atau, Gregorius Nafanu (2024) "Politik Gentong Babi Dalam Pemilu, Nyata Tetapi Sulit Dijerat," dan, Agustinus Samgar Friday Fry (2024) "Politik Gentong Babi dan Sejarahnya."
Selanjutnya mari kita simak beberapa rujukan terkait isu Politik Gentong Babi ini pada artikel-artikel semacam Karya Tulis Ilmiah (KTI). Kita mulai dengan Saragintan (DPR R.I) dan Hidayat (Universitas Indonesia), (2016), yang pada prinsipnya menyatakan hal-hal sebagai berikut. Program populis pemerintah mencakup penyelewengan berbagai program bantuan sosial (Bansos) dan hibah dengan tujuan mendulang suara pada pemilihan umum yang akan datang.
Program ini secara universal dikenal dengan nama Politik Tong Babi (Pork Barrel Politics). Politik Tong Babi ini berhasil diidentifikasi dan ditemukan oleh kedua peneliti ini pada program Bansos dan hibah Pemerintah Provinsi Banten di tahun 2011, yang ketika itu Gubernur Banten adalah Petahana (incumbent) dalam Pilgub Banten.
KTI internasional lebih banyak mengangkat keterlibatan anggota parlemen (Kongres di USA) pada isu Politik Tong Babi ini. Mereka itu, para anggota parlemen maksudnya, mempengaruhi alokasi berbagai proyek fisik untuk dilaksanakan di daerah pemilihannya, yang dibiayai oleh APBN (national budgets). Misalnya, Sidman (2019) "Pork Barrel Politics: How Government Spending Determines Elections in a Polarized Era," Golden dan Picci (2008) "Pork-Barrel Politics in Postwar Italy, 1953-94," dan The Investopedia Team (2021), "How Does Pork Barrel Spending Hurt the Economy?
BACA JUGA: IMBAS TAHUN POLITIK KE FORMASI DAN REKRUTMEN PNS (ASN), https://www.kompasiana.com/almizan/5a61a6f5f1334478117e9b94/imbas-tahun-politik-ke-formasi-dan-rekrutmen-cpns
Bukti awal Politik Gentong Babi Jokowi.