Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna, mencemaskan utang pemerintah yang terus meroket. Keterangan Ketua BPK ini menjadi viral dan saldo utang pemerintah per April 2021 sebesar Rp6.527 triliun dirilis antara lain oleh Detik.com. Dengan demikian saldo utang pemerintah akan lebih dari tujuh ribu triliun rupiah pada penghujung tahun 2021 ini jika kita merujuk keterangan Menteri Keuangan Sri Muljani Indrawati bahwa tambahan utang pemerintah di tahun ini akan lebih dari seribu triliun rupiah.
Detik.com tersebut juga merilis empat indikator utama standar pengelolaan utang pemerintah yang prudent yang dirujuk oleh BPK. Keempat indikator tersebut adalah: (i) debt to revenues; (ii) debt service ratio; (iii) interest dues to revenues, dan (iv) fiscal sustainability ratio. Laporan temuan BPK atas indikator-indikator tersebut yang dilaporkan oleh detik.com termaksud penulis sajikan dalam table dibawah ini.
Dokpri
Terlihat rapor merah utang pemerintah untuk semua jenis rasio yang tersedia. Rapor merah yang paling merah adalah rasio utang terhadap penerimaan. Rasionya sangat jauh diatas rasio-rasio yang direkomendasikan oleh baik IDR maupun IMF. Rasio merah yang paling merah berikutnya adalah rasio kesinambungan fiskal.Buruknya rasio kesinambungan fiskal ini mengisyaratkan agar pemerintah sesegera mungkin merombak kebijakan pengelolaan keuangan negara secara menyeluruh. Ini mencakup kebijakan untuk melakukan pemangkasan secara besar-besaran jumlah pegawai pemerintah termasuk pegawai BUMN beserta anak cucunya.
Kebijakan zero growth, atau tidak ada penggantian pegawai yang pensiun, oleh Kementerian Keuangan merupakan bagian penting dari kebijakan reformasi sektor pemerintah. Kebijakan ini perlu diikuti oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah yang lain termasuk oleh BUMN beserta anak cucunya.
Namun, itu belum cukup. Target zero growth itu perlu diperluas setelah tahun 2024. Ini juga belum mencukupi. Perlu diagendakan pemangkasan pegawai sektor pemerintah dalam jumlah yang jauh lebih besar dari jumlah pegawai yang pensiun.
Kebijakan reformasi birokrasi yang dimulai dari kebijakan pemangkasan pegawai termaksud akan memperlebar ruang fiskal (fiscal space) Indonesia secara significant. Laju pertumbuhan utang pemerintah dapat dikendalikan sehingga otomatis rasio-rasio termaksud seperti disebutkan diatas dapat diturunkan mendekati rasio-rasio best international practices.
Efek krusial berikutnya adalah yield Surat Utang Negara dapat dibuat lebih stabil dan dapat diturunkan secara bertahap. Kurs rupiah terhadap valuta asing terutama dollar AS dapat dijaga stabilitasnya dan bahkan dapat menguat secara berangsur-angsur. Rating obligasi pemerintah yang saat ini belum terganggu oleh penurunan kesemua elemen Standar Pengelolaan Utang Pemerintah pasti akan tetap terjaga jika reformasi birokrasi tersebut dapat diluncurkan.
Memelihara tingkat rating yang sekarang adalah sangat penting. Jika rating dari Moody, Standard & Poor, dan Fitch, misalnya, menurun ini merupakan lampu merah kesinambungan fiskal dan utang pemerintah. Yield surat utang atau obligasi pemerintah akan naik yang artinya biaya utang pemerintah akan naik juga. Yang lebih parah lagi adalah nilai tukar rupiah terhadap dollar AS juga akan ambruk, yang pada hari ini, Kamis 24 Juni 2021, sedikit melemah tetapi belum membahayakan pada tingkat Rp14.445, 45/USD.
Hasil akhirya, pemerintah akan bangkrut dan kembali menjadi pasien IMF seperti di tahun 1998.
Kabar baiknya adalah rating Fitch untuk SUN adalah BBB (investment grade) dengan outlook stabil pada posisi 19 Maret 2021. Tidak ada perubahan rating dengan rating periode sebelumnya. Belum ada informasi terbaru sejauh ini tentang ada tidaknya perubahan rating Fitch untuk SUN ini.
Hal yang relatif sama juga disampaikan oleh Lembaga pemeringkat Standard and Poor (S&P). Menurut S&P credit rating utang pemerintah Indonesia (sovereign debts) pada tingkat BBB/outlook negative pada posisi 22 April 2021. Belum ada informasi terbaru sejauh ini tentang ada tidaknya perubahan rating S&P ini.