Itu sikh biasa jika orang di luar pemerintahan seperti Rocky Gerung menyatakan bahwa hukum Indonesia kacau. Menjadi luar biasa jika itu dinyatakan oleh sosok Mahfud MD yang saat ini menjadi Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Ham Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
Pernyataan bahwa hukum Indonesia kacau itu antara lain tayang di Republika.co.id, Rabu 02 Sep 2020 17:57 WIB, dengan mengusung judul Mahfud Sebut Kondisi Hukum di Indonesia Kacau Balau. Disini ditulis:
......kondisinya (hukum) kacau balau karena ada nafsu dan keserakahan dalam diri oknum penegak hukum dengan menjadikan hukum sebagai industri. ...Merekayasa pasal. Buang barang buktinya, dan macam-macam. Karena hukum bisa diindustrikan.....Maka kalau ada orang yang bertengkar, mau menang, oknum hakim bisa tahu pihak mana yang mau dimenangkan. Ia bisa memilih undang-undang, dan pasal-pasal yang cocok bagi pihak yang mau dimenangkan....
Penulis yakin pernyataan sosok berdarah Pamekasan, Madura ini diamini oleh publik. Ini antara lain sharing berita ini di beberapa WAG dengan komentar-komentar yang cenderung mendiskreditkan rezim Jokowi-Ma'ruf Amin. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Karni Ilyas dalam kata penutup ILC Pekan lalu.
Pernyataan yang lebih menohok dilontarkan oleh Rocky Gerung. Menurut Dosen FISIP UI ini yang terbakar itu adalah PASAR GELAP KEADILAN bukan Gedung Kejaksaan Agung. Yang menarik sejauh ini tidak ada sanggahan dari Kejaksaan Agung sendiri apalagi dari Presiden Jokowi.
Rocky Gerung A News Maker/Sumber: akun FB Rocky Gerung
Lebih jauh lagi, isu hukum di Indonesia bisa diperjual belikan sudah diangkat berulang kali oleh Mantan Ketua MK yang kharismatik ini. Sudah gencar diangkat oleh Beliau sejak masih berada di barisan oposisi pendukung Capres Prabowo di tahun 2014. Misal, Bisnis.com, 18 November 2015 | 21:53 WIB, tayang artikel dengan judul mengigit: MAHFUD MD: Hukum di Indonesia Masih Bisa Dibeli.Kini sosok yang terkenal dengan keberanian dan kejujurannya itu berada di dalam pemerintahan. Mirisnya, Beliau masih saja mengucapkan hal yang sama dan belum ada mengeluarkan seruan konkrit untuk membenahi rezim peradilan Indonesia.
Beliau hanya berani menyerukan sanksi moral dan otonom yang ibaratnya masih tersimpan nun jauh di sana di server cloud Ali Baba. Beliau terkesan masih berada di luar pemerintahan dan powerless untuk menghidupkan Sang Dewi Keadilan Indonesia.