Semua Kompasianer tentu saja mengharapkan banyak yang membaca tulisannya. Terlebih-lebih tulisan itu dapat sampai ke target audience (target pembaca) yang diingini dan akan menjadi bangga serta sangat senang jika pesan yang disampaikan dalam tulisan tersebut mendapat renpons positif dari pembaca yang dituju.
Berikut ini ada tiga tema tulisan saya yang rasanya sampai dan ditindaklanjuti oleh kantor pemerintahan yang terkait. Tema dari tulisan tersebut masing-masing terkait dengan: (i) THR Pensiunan PNS; (ii) Pengurusan SIM di Polres Bogor, dan (iii) Pengurusan Resi KTP di Kantor Kecamatan Bojong Gede Bogor. Beberapa tulisan saya yang lain terkait pelayanan Akte Kelahiran dan Sertifikat Tanah tampaknya belum banyak move on.
THR Pensiunan PNS TNI dan Polri.
Sumber: Suara PGRI dalam Artikel Almizan Ulfa
Di artikel saya yang berjudul "Alhamdullilah, Pensiunan PNS Tidak Kebagian Dana" disampaikan bahwa ada hembusan angin surga bagi Pensiunan PNS TNI dan Polri. Di wacanakan mereka mendapat bagian dari dana hasil optimalisasi APBN-P 2016 senilai Rp58,36 triliun. Namun, angin surga itu sirna begitu saja dan perkiraan alokasi untuk mereka sebesar Rp2,5 triliun rupiah batal direalisir. Kenapa?
Jawaban yang saya saja sajikan sederhana saja. Di Era Orba PNS TNI dan Polri merupakan bagian dari (Partai) Golkar selain merupakan anggota (pasif) Korpri. Kedua entitas organisasi inilah yang banyak memperjuangkan nasib para pensiunan tersebut. Sekarang, Era Reformasi, mereka sudah terkucilkan dari dua entitas organisasi besar itu.
Lebih jauh lagi, penulis suarakan perlunya perhatian yang lebih adil dari Pemerintah plus DPR RI terhadap para pensiunan tersebut. Maksudnya, mereka juga perlu diberikan uang THR seperti juga PNS TNI/Polri yang masih aktif.
Seruan ini kelihatannya baru dipenuhi sebagian di tahun anggaran 2017. Mereka sudah menerima gaji ke 13 tetapi belum menerima THR. Alhamdullilah, mereka menerima baik gaji ke 13 maupun THR di tahun 2018 ini. Lihat, misalnya CNN Inodnesia "THR Cair Awal Juni, Gaji ke-13 dan Pensiunan PNS di Juli 2018."
Pelayanan SIM Polres Bogor.
Kantor Polres Bogor. Sumber: Bogor Gate.com
Isu pelayanan SIM di Polres Bogor penulis sajikan di beberapa artikel. Namun, yang dapat dilakukan retrieving hanya yang merupakan bagian dari artikel yang berjudul "Payah, Revolusi Mental Pelayanan Digital Jokowi." Di bagian artikel ini penulis mengkritik tentang sangat sulitnya ujian praktek untuk SIM A. Rintangan yang sangat sulit itu berupa jalan zig zag sepanjang sekitar 15 meter. Penulis kemukakan disini bahwa dari 14 orang yang ikut ujian praktek (driviing test) pada hari itu.. ternyata tidak satupun (termasuk penulis) yang dinyatakan lulus. Ini kejadian sekitar 10 tahun yang lalu.Penulis usulkan dalam artikel yang ditulis pada tanggal 10 Maret 2018, dua bulan yang lalu, agar driving test seperti itu dihapus saja. Prinsip driving test yang penulis usulkan adalah "A good driver is A safe Driver." Maksudnya SIM dapat diberikan jika pemohon diyakini dapat berkenderaan dengan hati-hati dan aman. Tidak perlu hebat dan mampu zig zag.