Musim panen raya beras kelihatannya semakin mendekat. TribunNews.com, 29 Januari 2018 merilis berita Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan beberapa pejabat tinggi negara yang lain yang melakukan panen perdana padi di Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Gema panen raya semakin keras ketika Kepala BPS, Suhariyanto, mengatakan (SindoNews.com) bahwa puncaknya akan terjadi dalam bulan Februari dan Maret ini.
Gema panen raya itu tak pelak lagi mengungkit kembali kontroversi Keputusan pemerintah untuk mengimpor 500.000 ton beras di tahun 2018. Walaupun demikian, Keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 11 Januari 2018 itu sebetulnya sudah berhasil meredakan kegalauan publik atas terus membumbung tingginya harga beras. Kenaikan harga beras sudah berhenti satu minggu kemudian, 17 Januari 2018, dan tingkat kenaikan itu terus menurun hingga 30 Januari 2018.
Lihat grafik indeks harga beras di bawah ini. Ini data harga beras medium IR-64 I di Pasar Induk Cipinang Jakarta dalam periode 1 Agustus 2017 - 30 Januari 2018.
Dokumentasi Pribadi
Laju kenaikan harga terus menurun dari 24,63 persen pada posisi 17 Januari 2018 menjadi 20,44 persen pada posisi 30 Januari 2018. Idealnya, harga itu terus turun tetapi tidak terlalu turun. Turunnya cukup pada harga 9.450 rupiah per kg, atau, sedikit dibawahnya. Harga Rp9.450/kg itu adalah harga eceran tertinggi (HET) beras medium yang ditetapkan pemerintah dan mulai berlaku sejak 1 September 2017.Liputan6.com, 1 Februari 2018, melaporkan bahwa akan tiba beras impor dari Thailand dan Vietnam sebanyak 26.000 ton pada tanggal 11 Februari. Sisa volume dari rencana 500.000 ton baru akan masuk pada pengapalan-pengapalan yang berikutnya yang belum diumumkan oleh Perum Bulog.
Harga beras hampir dapat dipastikan akan terus turun seiring dengan masuknya beras impor tersebut. Sesuai dengan yang ditulis diatas, idealnya harga itu turun hanya sebatas HET Rp 9.450 per kg. Jelas harus diupayakan tidak lebih murah dari Rp 8.030 per kg, yang merupakan Harga Pembelian Pemerintah untuk Perum Bulog. Harga yang lebih murah dari Rp 8.030 akan mematikan para petani gurem.
Dokumentasi Pribadi
Harga bisa saja akan mendekati angka Rp 8.030 tersebut jika prediksi panen raya yang memang lebih raya dari tahun-tahun sebelumnya memang terjadi dalam bulan Februari-Maret ini. Ini akan melorot lebih rendah dari angka itu jika beras impor masuk lagi dalam volume ratusan ribu ton lagi. Jika memang demikian halnya, cuitan netizen kembali terjadi dan akan lebih gaduh lagi mengingat mengingat tahun ini adalah tahun politik.
Untuk mengatasi hal ini sebetulnya Bulog memiliki beberapa instrumen. Pertama, menunda pengiriman beras yang belum masuk Indonesia dan/atau menyimpan saja beras impor yang sudah tiba di gudang Bulog. Saran menyimpan saja beras impor itu sejalan dengan usulan Kepala Bulog (Beras Impor Baru Masuk Ke RI pada 11 Februari - SindoNews.com).
Beras ini nantinya dapat digunakan untuk penyaluran beras bersubsidi (Raskin/Rastra) dan/atau untuk dilepas ke pasar ketika harga sudah mulai merangkak naik kembali. Patokan untuk melepas cadangan beras itu dan/atau melakukan impor kembali adalah HET Beras seperti sudah disajikan diatas. Supaya tidak terlambat lagi, mekanisme pelepasan cadangan beras Bulog itu sebaiknya merujuk ke saran ini.
Kedua, jika hasil panen raya sangat baik harga beras petani dapat melorot menjadi sangat murah. Dalam konstelasi yang berlaku saat ini, Bulog perlu melakukan pembelian untuk mendongkrak harga beras petani tersebut. Harga pembelian pemerintah (Bulog) itu (HPP Beras) adalah Rp 8.030.- per kg. HPP ini, yang merujuk ke Perpres Nomor 48/2016, perlu segera diperbaiki karena selain masa berlakunya hanya untuk periode 7 Agustus - 31 Desember 2017, harganya juga mungkin sudah tidak pas lagi seperti terlalu murah karena sudah meningkatnya biaya produksi petani.
Terlepas dari sudah expire-nya HPP dan tingkat harga yang terlalu rendah, penulis lebih concern dengan kapasitas Bulog. Ini antara lain dapat dilihat dari porsi cadangan beras Bulog yang hanya 11.10 persen dari jumlah cadangan beras nasional. Porsi yang lebih besar dikuasai oleh pedagang beras dan petani yang masing-masing sebesar 16.30 persen dan 60.70 persen.