Banyak hal yang sudah dikerjakan oleh Duet Jokowi JK. Misalnya, percepatan pembangunanan infrasrtuktur dasar seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Namun, keberhasilan ini membawa konsekuensi buruk terhadap keuangan negara, paling tidak untuk jangka penddek. Pembangunan tersebut menelan anggaran apbn yang besar sekali sehingga Indonesia, kata Bu Menteri Keuangan, Sri Muljani Indrawati, ngutang untuk bayar utang.
Kebijakan JWJK untuk memangkas anggaran bukanlah hal yang terlalu istimewa. Hal yang serupa juga dilakukan oleh SBY Boed. Namun demikian, pemangkasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur relatif tidak begitu besar selama dua tahun pemerintahan JWJK ini.
Hal istimewa lain yang banyak kita dengar adalah perhatian JWJK untuk wilayah-wilayah perbatasan. Katanya, banyak sekali pembagnunan yang sudah di selesaikan di sana dan kita tidak malu lagi dengan negara Malaysia, misalnya. Dulu, katanya, itu berbeda seperti siang dengan malam. Malamnya kita, ya gelap menakutkan dan memalukan, dan siangnya, yang cerah dan membanggakan untuk Malaysia. Itu dulu, sekali lagi.
Soal ekonomi Indonesia yang merosot di dua tahun pemerintahan JWJK ini, saya kira lebih disebabkan oleh faktor eksternal. Pertumbuhan ekonomi China dan India yang melambat sehingga komoditas ekspor kita ke sana menurun secara drastis, jelas merupakan kontributor utama atas kelesuan ekonomi domestik kita. Anjloknya harga komoditas internasional seperti minyak, mineral dan batu bara, CPO, karet, dan lain sebagainya juga memberikan kontribusi atas pelemahan ekonomi kita itu.
Angka pengangguran jelas meningkat. Pendapatan masyarakat juga jelas menurun. Lihat itu banyak mall yang sepih terutama untuk barang shopping. Tenaga-tenaga sales di sana banyak yang dikurangi dan yang ada tampaknya tegang dan muram. Namun, kegiatan kuliner biasanya tetap ramai. Ya, urusan perut dan dibawah perut tidak dapat ditunda lho.
Walaupun demikian, kinerja cemerlang duet JWK masih banyak lagi. Misalnya, Indonesia sekarang sudah memiliki tiga kapal selam. Ini yang pertama sejak 70 tahun kita merdeka.
Kebijakan cemerlang JWJK yang lain adalah keberhasilan membangun koalisi politik. Satu demi satu anggota KMP bergabung dengan KIH. Sekarang tinggal Gerindra dan PKS yang menjadi oposisi dan itu pun hanya pada tingkat politik nasional. Di tingkat daerah, itu tidak terlihat dengan jelas. Misal, kita sering mendengar beberapa anggota KIH dan KMP mendukung calon Kepala daerah yang sama.
Namun, pembangunan sistem politik dan demokrasi belum ada tanda-tanda keberhasilannya. Persepsi money politics masih tinggi. Jumlah partai politik banyak sekali dan masih tetap akan bertambah.
Pembrantasan korupsi bagaimana? Akronim Saber Pungli bagaimana? Nah, untuk yang ini saya belum begitu yakin. Hal yang serupa juga pernah dilakukan di masa lalu. Mungkin generasi tua seperti saya akan selalu ingat dengan gebrakan Pak Domo di tahun 70an yang mirip-mirip denga Saber Pungli sekarang.
Hasilnya? Jatuhnya rezim Orba Soeharto, dan, salah satu yang menjadi penyebabnya adalah KKN. Tigapuluh tahun lebih rezim ini berkuasa terbukti dan/atau diyakini banyak sekali melakukan KKN.
Jadi, apa dong yang perlu dan/atau masih kurang dari JWJK untuk pengendalian korupsi ini? Untuk menjawabnya kita perlu ingat bahwa pengendalian korupsi itu harus dilakukan secara serentak berpola Tri Sula; Tombak bermata tiga. Mata pertama adalah penindakan dan ini sangat terasa di Era Pak Beye. Dramatisasi OTT KPK demikian masifnya.