Ahok harus bertanggungjawab atas robohnya JPO Pasar Minggu. Saya kira kita bersepakat tentang itu mengingat musibah itu memakan beberapa orang meninggal dunia, cacat tetap dan luka parah, serta, beberapa kerusakan mobil yang tertimpa JPO. Robohnya JPO itu menyebabkan juga sangat terganggunya banyak kegiatan sosial ekonomi masyarakat sekitar.
Walaupun demikian, pertanggungjawaban yang bagaimana yang pas diberikan oleh Koh Ahok ini? Jelas, kita perlu apresiasi tindakan cepat dari Mantan Bupati Belitung Timur ini untuk menyampaikan belasungkawa dan memberikan santunan. Tapi, itu belum cukup. Harus ada sanksi yang berat atas kelalain yang menyebabkan adanya korban jiwa dan harta yang besar. Dan, sampai dimana pertanggunganjawab yang seharusnya dari Mantan Anggota DPR Fraksi Gerindra ini?
Coba kita mulai dengan praktik-praktik yang berlaku secara umum. Pimpinan tertinggi suatu lembaga negara, biasanya, bertanggung jawab atas hal-hal yang bersifat strategis, politis, dan moral. Contoh, Mantan Menteri Perhubungan Hatta Radjasa dianggap bertanggungjawab atas musibah Adam Air dan ini banyak diyakini sebagai faktor utama yang menyebabkannya dicopot.
Hal yang serupa untuk Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Publik meyakini bahwa pencopotannya terkait dengan musibah Brexit, Brebes Exit, yang menyebabkan sekitar 15 orang meninggal dunia.
Dalam kedua kasus itu, baik Pak Beye (atasan Hatta Radjasa) maupun Pak Jokowi (atasan Ignatius Jonan) dianggap tidak bersalah. Sebaliknya, masing-masing presiden itu akan dianggap publik bersalah jika tidak mencopot masing-masing Menteri Perhubungan itu.
Contoh lain adalah kasus Mantan Presiden PKS LHS. Sang Ustadz ini segera dicopot oleh Pimpinan tertinggi PKS karena terlibat skandal korupsi daging sapi dan love affair dengan siswi SMU cantik yang tinggal di kota Bogor, Jawa Barat.
Hal serupa banyak juga terjadi di mancanegara seperti di Amerika Serikat. Saya inggat dulu, di tahun 1990an, ada skandal sex Walikota Ohio dengan Deputynya yang sudah berkeluarga. Publik merasa hal itu tidaK seharusnya sebab Deputynya itu sudah berkeluarga. Mungkin, britanya tidak begitu heboh jika pasangan selingkuh walikota itu masih single. Selain itu, proses diangkatnya deputy yang cantik itu dianggap publik ada unsur KKN.
Walikota ini terpaksa mengajukan surat pengunduran diri walaupun belum lama terpilih untuk kedua kalinya. Mungkin perlu diingat bahwa budaya berhubungan sex di luar nikah adalah yang wajar di banyak negara OECD termasuk Amerika Serikat. Tetapi, itu harus dalam koridor suka sama suka, tidak dibawah umur, dan bukan perselingkuhan dengan pasangan yang sudah beristeri/bersuami.
Sekarang kembali ke laptop, ke, isu pertanggungan jawab atas robohnya JPO Pasar Minggu. Kelalaian ini menurut saya bukan merupakan isu strategis, polittis, dan moral. Ahok jelas tidak perlu dicaci maki, apalagi mengundurkan diri. Namun, Ahok perlu mempertanggungjawabkannya dengan cara memberikan sangsi yang keras terhadap bawahannya. Mereka itu yang perlu diberikan sangsi yang keras dapat saja pada level duputy, atau, level yang lebih rendah lagi. Bentuk sangsi yang paling tepat adalah pencopotan atau non-job. Mutasi saja terlalu ringan.
Lebih jauh lagi, pihak-pihak yang terkena musibah itu masih dapat mengajukan tuntutan ganti rugi ke PN Jakarta Selatan. Ini antara lain dijamin oleh UU jalan raya.