Irman Gusman Kena OTT KPK; Saatnya untuk Cabut Skim Kuota Impor

Ditetapkannya Ketua DPD Irman Gusman dalam OTT KPK Jumat malam kemarin menjadi viral sosmed malam ini. Kasus yang didakwa adalah korupsi kuota impor gula.

Saya teringat dengan beberapa kasus OTT KPK serupa, yang diantaranya menimpa Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq. Sang Ustadz ini sudah divonis pengadilan 16 tahun penjara karena terbukti korupsi kuota impor sapi.

Lutfi Hasan Ishaq, mantan Presiden PKS. Sumber: Yempo.co.id

Mungkin juga kita ingat kasus-kasus mafia kuata impor yang lain. Menjelang lebaran Idul Fitri kemarin kasus mahalnya harga daging sapi ramai diperbincangkan. Sebelumnya, terus berulang kasus kedelai, kasus bawang putih, dan beberapa lagi kasus komoditas pangan yang lain. Walaupun tidak ada yang kena OTT KPK disini tetapi banyak yang meyakini, termasuk saya, bahwa kasus-kasus kedelai dan lain-lain itu terkait dengan korupsi kuota impor.

Terlihat sekali sebetulnya yang menjadi akar korupsi pangan impor itu adalah sistem kuota impor. Ranting, atau, cabang pohon korupsi dipotong akan sia-sia saja. Jika tidak diambil tindak lanjut pencegahan, cabang dan/atau ranting yang baru tumbuh akan terjangkit korupsi kembali. Tadinya kerugian negara sebatas uang yang dikorup saja kini bertambah dengan biaya operasional KPK dan aparat penegak hukum yang lainnya.

Mirip dengan jika kita kecurian dan pergi ke dukun, atau, ke Polisi (dulu saya kira). Kerugian kita bertambah dengan uang dukun atau uang lapor ke Polisi (maaf, sekali lagi, sekarang mungkin tidak ada lagi).

Diyakini bahwa sistem kuota impor yang sarat dengan KKN tidak khas Indonesia. itu terjadi dimana-mana, yang umumnya di negara berkembang dan/atau yang belum maju, termasuk di Indonesia. Yang menarik, sistem ini tidak pernah terpikirkan oleh RIOne. SBY tidak memikirkan dan demikian juga Jokowi, sejauh ini. menteri Pertanian dan Menteri perdagangan datang dan pergi. Sitem kuota impor tetap saja bercokol di sana. Ada apa ya?

Alternatif pengendalian impor yang terbaik adalah melalui sistem tarif. Ini pernah diterapkan oleh Presiden BJ. Habibie dan terbukti berhasil. Ekonom dan Pejabat tinggi negara yang pernah menggusulkan penggunaan sistem tarif perdagangan luar negeri mencakup Rizal Ramli dan Bambang Brodjonegoro. Sayang tidak didengar oleh RiOne-RiOne tersebut.

Maaf beberapa gambar gagal diunduh. Ada pesan dari sistem Kompasiana "Somthing went wrong, please try again later." nanti gambarnya menyusul,