Darurat Daging dan Sebentar Lagi Darurat Beras

Melonjaknya harga daging sapi dalam minggu ini bermuara pada aksi mogok para pedagang dan rumah jagal sapi. Dengan harga Rp140.000/kg mereka mengalami kesulitan untuk menjual dagin sapi tersebut. Implikasinya,Dahsyat sekali. Para pedagang dan rumah jagal tersebut langsung mengalami kerugian besar. Dengan demikian adalah sangat wajar jika mereka itu melancarkan aksi mogok untuk memohon adanya perubahan kebijakan perdagangan kepada Presiden Jokowi .

Imbas negatifnya segera meluas ke berbagai mata rantai produksi dan distribusi seperti warung sate/soto, rumah makan/restoran, pabrik dan pedagang bakso, dan lain sebagainya. Ini tentu juga akan memukul ketenagakerjaan termasuk menurunnya upah dan jumlah buruh yang digunakan.

Keadaanya akan bertambah runyam jika proyeksi panen raya beras dalam bulan-bulan mendatang ternyata mecot. Harga beras kembali akan membumbung dan Perum Bulog tidak akan dapat berbuat apa-apa.

Untuk mengatasi semua kegaduhan, yang sekarang dan yang akan datang, serta merupakan solusi yang berkelanjutan, diperlukan penerbitan Perpres tentang impor pangan otomatis berbasis harga. Jika harga sudah menyentuh level tertu dalam beberapa minggu, maka secara otomatis kran impor terbuka dengan sendirinya. Tidak perlu memanggil berbagai pihak yang terkait untuk membicarakannya lagi. Kondisinya sudah aksi bukan lagi cari teman untuk duduk berbincang-binacng mencari solusi.

Solusi seperti ini sebetulnya sederaha dan sudah terbukti kebarhasilannya di banyak negara termasuk Indonesia. Sebailiknya rezim penugasan kepada institusi semacam stabiliasasi harga pangan Bulog dan rezim kuota/monopoli impor sudah terbukti kegagalannya di banyak negara termasuk Indonesia. Penugasan stabiliasi harga berpola seperti yang ditugaskan kepada Bulog sejauh ini selain tidak akan mampu menciptakan stabilisasi harga juga hanya akan menghabiskan anggaran negara, yang sekarang ini lagi sulit-sulitnya. 

Celakanya, solusi yang diusulkan disini tidak menguntungkan semua orang. Solusi ini hanya baik untuk rakyat banyak termasuk para petani dan peternak serta baik bagi penghematan keuangan negara. Tetapi, solusi yang diusulkan disini buruk bagi beberapa orang yang secara lihay memiliki peluang untuk mengeduk keuntungan yang berlimpah dengan rezim perdagangan dan pola penugasan berpola Bulog seperti yang ada sejauh ini. Dan... yang lebih cilaka lagi...orang-orang seperti ini memiliki network lobbiest yang kuat dengan rezim yang sedang berkuasa. Rezim yang mana saja biasanya. Sebut saja Rezim Megawati....SBY...dan sekarang Rezim Jokowi.