Lihat ke Halaman Asli

Almizan Ulfa

TERVERIFIKASI

Revolusi Mental ala Kang Uru

Diperbarui: 17 Juni 2015   07:48

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kosa kata revolusi mental dipopulerkan oleh Jokowi. Ini kemudian dikembangkan secara beragam sesuai sikon masing-masing. Untuk negara Kang Uru, negaranya Tony Abbot, cocok jika kita rujuk ke isu revolusi mental PNS disana.

Kebijakan yang diterapkan mencakup program peningkatan produktivitas sektor publik yaitu peningkatan produktivitas PNS mereka. Pendekatan yang digunakan mencakup sistem alokasi anggaran KLN (Kementerian Lembaga Negara). Masing-masing KLN itu diberikan satu pundi uang dan diberikan kebebasan untuk menggunakannya.

Terserah dari masing-masing KLN itu untuk menggunakannya. Misalnya, mau memperkerjakan 100 orang ya anggaran hanya segitu, 200 orang ya hanya segitu, dan bahkan 1000 orang seperti Treasury (Kementerian Keuangan) sekarang ya anggarannya tetap disitu.

Implikasinya besar sekali. Masing-masing KLN disana termotivasi untuk menggunakan tenaga kerja, gedung dan sarana/prasarana kantor seperlunya saja. Dan, oleh karena itu mereka mampu menstabilkan jumlah karyawan dan/atau birokrasi pada tingkat yang optimum. Selain itu, mereka dapat mengatur rasio gaji pokok dengan berbagai tunjangan secara excellent sehingga sewaktu pensiun mereka dapat menikmati hari tua dengan damai.

Sistem penggajian PNS Indonesia sangat jomplang. Misalnya, pegawai Ditjen Pajak dengan jabatan Direktur (Kepala Pusat) mendapatkan gaji dan tunjangan lebih dari Rp100 juta perbulan. Porsi gaji pokok mereka sangat kecil hanya sekitar Rp5 juta. Kurang dari 5 persen total pendapatan.

Lebih miris lagi untuk pegawai jujur yang akan segera pensiun. Ini akan menjadi momok sebab ketika pensiun mereka hanya dapat sekitar Rp3,5 juta per bulan. Banyak yang saya ingat tidak lama setelah pensiun meninggal dunia.

Seandainya Menpan Yuddy menyadari ia akan datang ke Presiden Jokowi dan mengusulkan revolusi mental bagi PNS segera dilaksanakan. Terapkan negative growth policy atau lebih revolusiner lagi hentikan rekrutmen PNS untuk periode yang panjang. Bisa 5 tahun dan akan lebih baik jika 10 tahun atau lebih.

Juga, perlu diusulkan alokasi anggaran KLN jangan itemized seperti sekarang. Jangan dirinci. Berikan mereka pundi uang dan bebaskan mereka menggunakannya. Ini otamatis akan meningkatkan gaji pokok dan menciutkan berbagai ragam embel-embel tunjangan yang sangat memusingkan dan menciptakan disparitas, kecemburuan sosial, counter productive,…dan kegaduhan internal eksternal. Selain itu, ogut ainul yakin jumlah biro (birokrat) akan segera menciut dengan cepatnya.

Salam 5 jari. Siaaap!




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline