Uang raskin jelas lebih disukai oleh orang miskin dan uang raskin lebih efisien dalam perspektif pengelolaan fiskal dan APBN. Sebaliknya, Bulog pasti tidak akan setuju. Beras raskin lebih disukai oleh Bulog dan para pemburu rente yang lain.
Sekitar 45% anggaran Raskin APBN digunakan oleh Bulog dan sekitar 15% digunakan oleh para pemburu rente yang lain. Sisanya, sekitar 40% untuk orang miskin. Kondisi seperti ini sudah berlangsung sejak awal reformasi hingga kini.
Baik Capres 1 maupun Capres 2 sangat pasti masih akan tetap mempertahankan Program Raskin. Mereka pasti akan mendapat masukan dari dua kelompok utama untuk tetap mempertahankan program raskin ini. Pihak pertama, yang biasanya memberikan masukan tersebut adalah Menko Kesra dan Menko Perekonomian. Hal ini tidak mengherankan yang antara lain disebabkan beberapa pejabat Eselon I dan II dari masing-masing Menko ini biasanya "ditugaskan" untuk menjadi Komisaris Bulog. Pihak kedua, adalah Kantor Meneg BUMN yang juga, seperti biasanya, mendapat kavling untuk beberapa pejabat terasnya untuk menjadi Komisaris Bulog.
Bagaimana dengan Kementerian Keuangan? Biasanya, Kementerian Keuangan hanya acc saja dan segera mengalokasikan anggaran raskin sesuai dengan perhitungan Bulog yang sudah mendapat endorsement dari Kantor-kantor Menko tersebut.
Dengan demikian, siapapun yang terpilih pada tanggal 22 Juli nanti pasti belum sempat memikirkan alternatif Uang Raskin sebagai pengganti beras Raskin. Untuk tahun 2015 kelihatannya hampir pasti Program Raskin yang sekarang tetap dilanjutkan seperti biasa. Bagaimana untuk 2016 dan seterusnya? Ini tergantung dari para penggiat kebijakan publik dan penggiat keterbukaan anggaran serta rilis media. Semakin keras suara mereka yang direlis media akan semakin besar peluang uang raskin menggantikan beras raskin.
Cheers. Almizan Ulfa, Peneliti Utama Kementerian Keuangan RI.