Sumber gambar: picbum.com/new; not copy rigthed
Umumnya kita menyepakati bahwa kegiatan pembrantasan korupsi di Indonesia belum efektif. Belum berdampak banyak untuk perbaikan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Banyak faktor berkontribusi atas hal tersebut. Salah satu faktor penting tersebut bersumber dari belum begitu jelasnya teladan anti korupsi yang melekat pada jatih diri dari para pemimpin kita (ruling parties). Beliau-beliau tersebut belum Ing Ngarso Suntu Lodo (lead by examples) dalam kehidupan anti korupsi.
Pertanyaannya sekarang adalah apakah tokoh krempeng bertenaga banteng kita, Ir. H. Joko Widodo, dapat memulainya? Dapat memulainya dari diri Mas Joko sendiri kemudian menurun ke para menteri kabinet dan terus menjalar secara pervasif ke seluruh jajaran birokrasi dan direksi BUMN. Mmm… mmm ogut akan menjadi terkagum-kagum (amazed) bila ini memang menjadi kenyataan.
Sebaliknya, ogut, ade feeling pembrantasan korupsi bukan merupakan agenda utama Kabinet Jokowi JK. Agenda utamanya, intuisi ogut, adalah Tol Laut. Ya kan? Pidato kemenangan Jokowi JK diatas kapal pinisi Bugis dan bukan di depan kantor KPK!. Lebih jauh lagi, perlu dicermati bahwa pembangunan tol laut dan proyek-proyek infrastruktur yang lain sarat dengan kepentingan kick backs. Dan, segala bentuk kick backs ini adalah bermusuhan dengan para penggiat anti korupsi.
Betul keteladanan dengan berpakaian sederhana kota-kotak dan tampang wong ndeso yang ceking melahirkan political appeals yang tinggi. Tetapi ini belum cukup untuk membangun budaya anti korupsi yang efektif. Dibutuhkan bentuk keteladanan-keteladanan anti korupsi lain yang lebih konkrit.
Keteladanan anti korupsi yang konkrit tersebut, yang terpikirkan oleh ogut yang pagi ini lagi nyepi di kaki gunung Salak, Bogor, terkait atas perlakuan terhadap LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) dan SPT Pajak (Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak). Kedua dokumen penting anti korupsi ini, sejauh yang ogut ketahui, belum ditowel-towel baik ame KPK (Komisi Pembrantasan Korupsi) maupun oleh DJP (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan.
Sebagai RI 1, Bapak Jokowi paling berkuasa. Dah mirip-mirip Joko Tingkir dan Joko Sembung. Tinggal perintahkan aje noh KPK dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk masing-masing mengaudit LHKPN dan SPT Pajak. Mulai dari Beliau sendiri, anak dan isteri serta para saudara kandung. Berlanjut ke Wapres, Bapak Moh. Jusuf Kalla…… dan seterusnya,,,, dan seterusnya.
Jika ini menjadi kenyataan ogut akan terkagum-kagum (highly amazed) dan mungkin akan berpikir bahwa Jokowi bukan manusia biasa. Dah jadi Ki Jokowi titisan para wali dan akan lebih hebat dari Joko Tingkir dan Joko Sembung.
Kawal Suara Rakyat Jayalah Indonesia.