6 Tantangan Terbuka Tim Pansel KPK

[caption id="" align="aligncenter" width="569" caption="Tim Panitya Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang semuanya di isi oleh Perempuan | kompas.com"][/caption]

Tim Pansel KPK belum bekerja saja sudah menuai berbagai macam kecurigaan, entah tujuan murni untuk mengingatkan atau ada hal-hal lainnya, agak sulit untuk diprediksi.  Tapi sampai sejauh ini, harapan kepada pansel dapat bekerja dengan baik dan independen masih menggema, ditambah lagi jaminan langsung dari Presiden bahwa pansel bebas dari berbagai konflik kepentingan.

Tapi tak salah juga, jika para anggota pansel mencermati beberapa pernyataan dari berbagai tokoh dan pengamat, sehingga keyakinan kerja independen mereka semakin baik.  Dengan mengetahui yang “dipermasalah” oleh sebagian kalangan, tim pansel bisa semakin mawas diri.  Berikut ini, 6 (enam) kutipan sikap dari berbagai pengamat, pejabat dan mantan pejabat.

1. Mempetaruhkan Nama Baik Presiden dan Kaum Perempuan.

Keberanian Presiden Jokowi  bukan tanpa resiko, tapi bukan pula presiden memilih tanpa pertimbangan.  Kesembilan perempuan terpilih harus mampu menunjukan kepada masyarakat bahwa penunjukan mereka oleh Presiden akan dibalas dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan sekaligus meningkatkan nama kaum perempuan yang selama ini selalu kalah dari dominasi kaum lelaki.  Sedikit saja kesalahan bisa berakibat fatal, bukan hanya nama baik pribadi mereka tetapi yang terpenting nama baik dan kepercayaan yang telah diberikan oleh Kepala Negara.

2.Ketua Tim Pansel Orang Dekat Menteri BUMN.

Dengan jabatan sebagai Ketua Gugus Tugas Ketahanan Ekonomi (Kementerian) BUMN, rasanya wajar-wajar saja jika ibu ini dekat dengan ibu Menteri, bagaimana mungkin keduanya melakukan koordinasi dan diskusi jika tidak memiliki kedekatan.  Kedekatan yang lumrah dalam menjalankan sebuah jabatan seharusnya tidak dicurigai secara negatif.  Entahlah, mungkin karena saking bobroknya pejabat dan orang-orang penting negeri ini, sehingga setiap langkah walaupun nyata positifnya, selalu saja dikembari dengan penilaian negatif.

3.Tim Pansel diminta Independen.

Menurut Direktur Populi Center Nico Harjanto, agar para pansel KPK Independen, sebaiknya mereka menonaktifkan diri dari jabatan sebelumnya.  Dikhawatirkan, jika mereka tetap memegang jabatan lain selain pansel, independesi mereka dapat dipengaruhi oleh pejabat yang lebih tinggi dan akan mengurangi integritas pansel.  Hal yang hampir senada diungkapkan oleh Grace Natalie  Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, mengatakan keraguan masyarakat akan hilang dan mendukung sepenuhnya hasil keputusan pansel.

4.Wakil Presiden Tidak Tahu Jabatan Ketua Pansel.

Walaupun Wakil Presiden sejatinya tidak tahu, tidak seharusnya dikemukan kepada media, bersikap mengerti dan paham situasi alangkah lebih baik.  Lagi pula apa susahnya bagi Wapres untuk mencari tahu jabatan para anggota pansel.  Statemen Wapres, secara nyata menunjukan bahwa tidak ada komunikasi antara Wapres dengan Presiden.  Dan bukan rahasia lagi, Wapres JK sering jalan sendiri dan jika tidak setuju dengan kebijakan Presiden sering bersikap tidak tahu bahkan tidak sungkan menunjukan sikap berseberangan dengan RI-1.

5.Lupakan Gender yang penting hasil kerja.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie, meminta agar tidak lagi dipermasalahkan terpilihnya kaum perempuan menjadi pansel KPK, yang perlu dikritisi adalah hasil kerja mereka.  Memang sudah bukan masanya lagi mempermasalahkan urusan gender, yang penting output dari yang mereka kerjakan.  Kaum cerdik pandai berjenis kelamin lelaki tidak perlu minder, tersindir, terjungkir apalagi sampai melintir, berikan mereka kesempatan untuk menunjukan karyanya, tak perlu selalu merasa diri sebagai superior.

6.Tak perlu membawa sentimen Gender dan Kepercayaan.

Ini sentimen yang paling parah, apalagi keluar dari mulut seseorang yang pernah menjabat sebagai penasehat pada lembaga yang sama.  Statemen AH menunjukan ketidak percayaannya terhadap perempuan bahkan mengatakan kiamat sudah dekat, yang pada akhirnya hanya akan menggambarkan betapa AH kecewa tidak terpilih sebagai anggota pansel.  Berdalih dengan membawa kepercayaan yang dianut justru menunjukan betapa sakitnya sebuah ambisi yang tak sampai.  Idealnya, dalam konteks pansel maunpun konteks lainnya, AH seharusnya memberikan masukan yang positif, memberikan sumbang saran pada pansel apalagi AH bekas penasehat KPK.

Padahal, pada saat pansel ini dibentuk, tidak kurang Presiden Jokowi sendiri sudah memberikan jaminan bahwa pansel bebas dari konflik kepentingan. Presiden yang memberikan jaminanpun masih diragukan, jika seperti ini siapa lagi yang harus memberikan jaminan? Tentu saja, pemilihan pansel oleh presiden tidak akan mungkin memuaskan semua pihak, lagipula pemilihan pansel oleh Presiden bukan dalam rangka memuaskan hasrat pihak-pihak tertentu, tetapi dalam rangka mencari orang-orang yang kredible untuk menduduki jabatan sebagai ketua KPK agar dikemudian hari, bukan hanya kepuasan pihak tertentu yang dipenuhi, tapi ‘orgasme kebenaran’ rakyat bisa semakin dipuaskan.