SBY dan Partai Demokrat,
(Menafsir Pemikiran Jenderal Intelektual)
Oleh : Ali Sodikin
Orang besar tidak hadir ditengah kita setiap saat. Hal tersebut sebagai tanda agar kita senantiasa mampu belajar dan meneladani pemikiran dan kebijakan-kebijakannya. Dalam sejarah politik Indonesia, tentu kita tidak bisa menafikan kehadiran seorang SBY, Presiden Indonesia keenam, yang kini menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
Seperti kita ketahui, SBY adalah salah satu pemimpin yang memiliki latar belakang militer. Meski lahir dan ditempa dalam sistem komando dan kepatuhan terhadap atasan adalah mutlak. Namun, gaya dan pola politiknya sungguh sangat demokratis. Salah satu Jenderal yang sangat cerdas dan lebih menonjol sebagai seorang pemikir. Maka tidak berlebihan jika kita sebut SBY adalah seorang Jenderal Intelektual.
Selama 10 tahun SBY menjadi Presiden, kondisi dan iklim politik Indonesia bisa dikatakan sangat kondusif dan demokratis. Orang bebas mengkritik bahkan dengan cara mengkritik yang paling “keras” sekalipun. SBY baik sebagai seorang Presiden maupun sebagai individu mampu merespon dengan “sewajarnya”.
Pada kesempatan acara konsolidasi partai menyambut Pilkada Serentak yang akan segera dimulai, SBY sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat tidak lupa menginstruksikan agar para kader Partai Demokrat membantu pemerintah menghadapi persoalan ekonomi. Kontribusi itu dilakukan sebagai bagian dari anak bangsa untuk rakyat dan pemerintah Indonesia. Karena bagaimanapun, kader-kader partai berlambang segitiga mercy adalah bagian dari pemerintah itu sendiri, baik yang duduk di legislatif maupun eksekutif.
Sebuah sikap bijaksana dari seorang negarawan, agar kader partainya mampu berkontribusi nyata dalam bentuk saran maupun kritik yang konstruktif, kritik yang membangun dengan cara-cara santun. Utamanya dalam bidang ekonomi. Termasuk didalamnya bagaimana RAPBN harus dikawal agar lebih berorientasi terhadap pemulihan ekonomi nasional. Politik harus memiliki prioritas untuk melindungi rakyat, sikap empati terhadap kesulitan rakyat kecil harus diutamakan.
Demikian juga bagi kader Partai Demokrat yang duduk legislatif dan eksekutif di daerah-daerah, harus langsung turun mengatasi persoalan di daerah. Tetap prioritaskan pertumbuhan, stablitas harga, pencegahan PHK, pencegahan kemiskinan, dan bantuan untuk rakyat miskin.Bekerja secara nyata sebagai bukti bahwa Partai Demokrat peduli dan solutif.
Pesan SBY tersebut menjadi relevan bagaimana kondisi politik Indonesia masih berada dalam satu tahap yang digambarkan oleh Alvin Toffler sebagai tahapan kedua dalam politik. yakni kekuatan uang masih menjadi ujung tombak yang mengintegrasi kekuatan fisik dan pengetahuan. Hal tersebut seperti yang digambarkan dalam buku Powershift. Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21st Century yang terbit tahun 1990.
Kekuatan uang yang menjadi penopang utama demokrasi liberal mengakibatkan biaya politik sangat mahal. Hal tersebut memberi ruang para pemilik modal membajak proses politik di Indonesia, maka hasil akhir dari proses tersebut hanya melahirkan rezim yang korup dan sangat tergantung pada kekuatan partai politik. Namun parpol juga tidak bisa kita harapkan karena mereka juga korup. Parpol yang seharusnya melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kekuasaan, menjadi setali tiga uang dengan rezim itu sendiri, bahkan yang lebih memprihatinkan parpol korup tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari rezim korup tersebut. Maka bisa dibayangkan nasib rakyat seperti yatim piatu tanpa pelindung.