banyak yang bilang bahwa jika jokowi jadi presiden maka banyak urusan DKI jakarta yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dengan mudah di selesaikan. kepalaku serasa pusing mendengar pernyataan seorang Jokowi ini, sangat lucu. kita flashback kembali pada masa awal jokowi kampanye gubernur , saya ingat sekali beliau pernah bilang "ngurus banjir itu mudah, kan sudah ada blueprintnya, yang penting sekarang eksekusi" bagi yang menyangkal pernyataan jokowi tersebut berarti anda adalah orang yang baru kemarin sore menjadi fans karbitan jokowi.
di tengah dia menjalankan tugas seorang gubernur jokowi seolah menjadi seorang pesakitan, masyarakat mulai digiring opini bahwasanya kebijakan mengatasi masalah di DKI jakarta banyak yang tidak di dukung pemerintah pusat. bahkan yang lebih miris lagi, bukan mencari solusi akar dari permasalahan tersebut malah sibuk menyalahkan pihak lain. masih ingatkah anda semua tentang banjir yang selalu melanda ibukota?, tentang mengatasi kemacetan ibukota?, tentang pembangunan monorel?.
sekarang kita semua lihat realita yang terjadi sekarang ini. setelah diberi mandat dari PDIP untuk menjadi seorang capres jokowi sangat gesit sekali berkunjung/silaturrahim ke parpol yang lain. naaahhhhhhhh, disinilah kita mulai permainan logika kita. demi sebuah jabatan presiden, jokowi rela menjadi budak parpol (baca: kepentingan segelintir orang yang ambisius) untuk menggalang koalisi. terlepas dari PDIP memang sudah membesarkan jokowi harusnya jokowi sadar,kenapa hal ini tidak dilakukan dari dulu sebelum dia menjadi capres (murni sebagai gubernur DKI)???.
jokowi bisa saja proaktif dengan menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat pada saat itu. tapi kenapa tidak pernah ia lakukan???. sejauh ini yang saya tahu adalah ketika jokowi bertemu dengan Dahlan Iskan, itupun DI yang mendatangi jokowi bukan sebaliknya. apakah karena partai yang menaungi jokowi bersebarangan dengan pemerintahan sekarang???. tentu jokowi tidak boleh bersikap seperti itu, jika jokowi sudah terpilih sebagai gubernur, maka semua atribut dan kepentingan parpol harus dilepas. yang ada hanyalah kepentingan rakyat yang sudah memilih dia menjadi pemimpin.
jokowi harusnya lebih menjalin komunikasi dengan pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang menyangkut aspek yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat. sebagai contoh kita lihat kebijakan jokowi mengatasi kemacetan yang katanya di jegal oleh pemerintah pusat melalui program LCGC. hanya orang bodoh yang akan mengatakan LCGC menjegal kebijakan jokowi mengatasi kemacetan. orang jokowi belum punya kebijakan untuk mengatasi kemacetan kecuali mengandalkan penambahan armada untuk transJ yang ternyata dalam pengadaannya juga bermasalah.
sekarang logikanya kita balik, andai jokowi menjadi presiden, maka yang susah adalah seluruh masyarakat yang gubernurnya bukan dari PDIP(termasuk DKI Jakarta). hal ini terbukti karena jokowi lebih memikirkan partainya daripada rakyatnya. demi parpol dia rela melakukan loby(berkedok silaturrahim) ke semua parpol, sementara dia menelantarkan kepentingan rakyat DKI hanya karena beda kepentingan 2 parpol.
JOKOWI TAK LEBIH HANYA SEORANG POLITIKUS YANG MENGEJAR JABATAN DARIPADA KEPENTINGAN SELURUH RAKYAT.