Lihat ke Halaman Asli

Mereformasikan Peraturan Pajak Global : Langkah Penting untuk Mengatasi Penghindaran Pajak di Era Digital

Diperbarui: 12 Desember 2024   19:48

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

16 November 2024- Tax center UNPAD mengadakan webinar dengan tema : 

Aturan Pajak Perjanjian Bisnis Global: Reformasi Aturan Pajak Global untuk Memerangi Penghindaran Pajak Era Digital

Sebagai warga negara yang peduli dengan sistem perpajakan yang adil dan efektif, saya ingin membahas tentang pentingnya mereformasi peraturan pajak global untuk mengatasi penghindaran pajak di era digital. Penghindaran pajak telah menjadi salah satu tantangan terbesar dalam sistem perpajakan global, terutama di era digital. Dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, perusahaan dapat dengan mudah menghindari pajak dengan memindahkan aset dan pendapatan ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Penghindaran Pajak : Masalah Serius

Penghindaran pajak global telah menjadi masalah yang serius, dengan perkiraan kerugian pajak mencapai triliunan dolar setiap tahun. Era digital telah memperburuk situasi, karena perusahaan dapat dengan mudah menghindari pajak dengan menggunakan teknologi dan jaringan global. Indonesia, sebagai salah satu negara anggota G20, telah mendukung reformasi pajak global untuk mengurangi penghindaran pajak.

Reformasi Pajak Global : Apa yang Diperlukan?

Reformasi pajak global bertujuan untuk mengurangi penghindaran pajak dengan mengatur aturan pajak minimum 15% dan redistribusi hak pajak. Aturan pajak minimum 15% akan mencegah perusahaan menghindari pajak dengan memindahkan aset dan pendapatan ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Redistribusi hak pajak akan memastikan bahwa negara-negara yang memiliki hak pajak yang lebih besar dapat memperoleh pendapatan pajak yang lebih besar.

Tantangan dan Solusi 

Tantangan utama dalam mereformasi pajak global adalah memastikan bahwa semua negara anggota G20 dapat menerima dan melaksanakan aturan pajak yang sama. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kerja sama internasional dan memperkuat lembaga-lembaga internasional yang terkait dengan pajak. Indonesia, sebagai salah satu negara anggota G20, dapat memainkan peran penting dalam mereformasi pajak global dengan mendukung dan melaksanakan aturan pajak yang sama.

Peran Indonesia dalam Reformasi Pajak Global

Indonesia telah menjadi salah satu negara yang aktif dalam mereformasi pajak global. Pemerintah Indonesia telah mendukung reformasi pajak global dan telah mengambil langkah-langkah untuk mengimplementasikan aturan pajak minimum 15% dan redistribusi hak pajak. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa reformasi pajak global dapat berjalan dengan efektif.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline