Probolinggo - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Probolinggo menggelar sosialisasi terkait kebijakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada Senin (23/12). Acara yang berlangsung di Ruang Mall Pelayanan Publik Dringu ini menjadi ajang diskusi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pihak terkait untuk membahas berbagai isu strategis di sektor ketenagakerjaan dan perekonomian.
Dalam acara tersebut, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Probolinggo, Gede Vandana Wijaya, hadir memberikan sambutan. Ia mengapresiasi langkah Disnaker yang membuka ruang diskusi bagi seluruh pemangku kepentingan. Pria yang biasa di sapa Ivan menyampaikan pentingnya kebijakan UMK yang berimbang antara kebutuhan hidup layak pekerja dan kemampuan pengusaha.
"UMK adalah instrumen penting yang menentukan kesejahteraan pekerja sekaligus stabilitas ekonomi daerah. Kebijakan ini harus mencerminkan keseimbangan agar tercipta lingkungan usaha yang sehat dan berkelanjutan," ujarnya.
Dokpri KADIN Kabupaten Probolinggo
Harmoni antara Pemerintah, Pengusaha, dan Pekerja
Ivan juga menekankan perlunya harmoni antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam merumuskan kebijakan yang inklusif. Ia menyebut bahwa penetapan UMK bukanlah hal mudah karena melibatkan banyak pertimbangan, mulai dari kebutuhan hidup pekerja hingga keberlangsungan usaha.
"Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang melibatkan berbagai pihak dalam proses ini. Dengan dialog terbuka, kita dapat menghasilkan kebijakan yang mengakomodasi kepentingan semua pihak," imbuhnya.
Ia juga mengutip pesan Wakil Menteri Perindustrian, H. Faisol Reza, yang disampaikan saat kunjungan ke Kabupaten Probolinggo dua pekan lalu. Wakil Menteri menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara pemerintah dan dunia usaha untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang tangguh.
"Kadin harus menjadi jembatan kuat dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Di tingkat daerah, Kadin adalah akar yang menopang pohon ekonomi nasional," kata Ivan mengutip pernyataan Wakil Menteri.
Dukungan bagi Dunia Usaha