Mari memulai dengan aksioma Bertolt Brecht (1898-1956), seorang penyair asal Jerman. "Buta yang terburuk adalah buta politik. Dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu, dan obat, semua tergantung pada keputusan politik."
Lebih lanjut, Brecht menyampaikan, "Orang buta politik begitu bodoh, sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya seraya mengatakan bahwa ia membenci politik. Si dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir pelacur, anak terlantar, pencuri terburuk dari semua pencuri, politisi buruk, dan rusaknya perusahaan nasional serta multinasional yang menguras kekayaan negeri."
Dari aksioma tersebut, dalam konteks Pilkada Halmahera Tengah, kita tidak boleh menggunakan pendekatan buta politik. Jika pendekatan itu yang digunakan, maka kita hanya akan terbentur tembok dan masuk jurang. Alias politik pilkada Halmahera Tengah hanya dinilai sebatas angka elektabilitas dan perebutan rekomendasi partai yang memiliki kursi di parlemen.
Oleh sebab itu, kita harus masuk lebih jauh menggunakan pendekatan ekonomi politik. Lalu, apa itu ekonomi politik? Secara sederhana, ekonomi adalah kebutuhan dan politik adalah cara. Jika digabungkan, maka pengertiannya adalah cara setiap orang untuk mendapatkan kebutuhan. Pendekatan ekonomi politik adalah analisis menyeluruh atas pentingnya berbagai aspek ekonomi makro dari kedua sistem, yakni sistem politik dan sistem ekonomi.
Prof. Erani Yustika, Ph.D., menjelaskan bahwa pendekatan ekonomi politik menitikberatkan kajian pada pengaturan kelembagaan dengan mengelola interaksi manusia. Pendekatan ini membuat analisis ekonomi semakin 'peka' terhadap alokasi sumber daya berikut sistemnya, dan mengistimewakan individu. Dalam praktiknya, pendekatan ekonomi politik mempertalikan seluruh penyelenggaraan politik, baik yang menyangkut aspek, proses, maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, meskipun dikenalkan oleh pemerintah.
Penting untuk memahami situasi ekonomi politik di Halmahera Tengah. Secara historis, Halmahera Tengah telah menjadi rebutan kepentingan korporasi internasional maupun nasional. Bahkan hingga saat ini, situasi tersebut masih sama. Halmahera Tengah ditetapkan sebagai proyek Strategis Nasional dengan model Kawasan Industri Weda Bay Industrial Park. Perebutan tersebut terjadi karena Halmahera Tengah memiliki sumber-sumber kekayaan alam yang begitu melimpah.
Dari basis material tersebut, dalam konteks geopolitik sebagai sebuah daerah yang berada di Negara Republik Indonesia, yang secara ekonomi politik relasi produksi Indonesia telah terintegrasi dengan sistem ekonomi politik kapitalisme, sudah tentu Halmahera Tengah relasi produksinya pun sudah masuk menjadi bagian dari sistem ekonomi politik kapitalisme.
Lalu, apa itu sistem ekonomi politik kapitalisme? Dalam pengertian paling sederhana, kapitalisme adalah sebuah sistem yang hanya memperkaya segelintir orang dan memiskinkan mayoritas rakyat. Dalam pendekatan Islam, disebut sebagai riba. Kapitalisme dengan ideologi neoliberalisme menitikberatkan bahwa negara tidak boleh mengintervensi pasar, tetapi pasar yang mengintervensi negara.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang paling fundamental untuk dianalisis dalam politik Pilkada Halmahera Tengah adalah partai dan para figur yang bertarung dalam Pilkada Halmahera Tengah yang menggaungkan program-program dari kapitalisme. Fakta empiris menunjukkan bahwa setiap momentum Pilkada, kapitalisme atau yang sering disebut oligarki selalu menitipkan boneka-bonekanya untuk terlibat dalam pertarungan Pilkada.
Kenapa ini penting didiskusikan? Karena momentum Pilkada Halmahera Tengah menentukan nasib manusia dan alam lima tahun ke depan. Segala problem keseharian, mulai dari problem buruh, petani, guru, TNI-POLRI, pensiunan, pemuda, siswa, pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, nelayan, lingkungan, harga bahan pokok, gizi bayi, Gen Z, perempuan, demokrasi, dan lain-lain diputuskan melalui kebijakan politik. Semua ini penting dianalisis dan disodorkan kepada setiap figur yang akan bertarung di Pilkada Halmahera Tengah. Agar kita bisa tahu siapa figur yang benar-benar mendistribusikan kesejahteraan secara adil dan siapa figur yang menjadi kaki tangan kapitalisme (oligarki).
Karena rakyat menduduki kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi, maka rakyat harus sadar dalam menentukan pilihan. Jika tidak, selama lima tahun ke depan rakyat Halmahera Tengah akan menjadi korban.