United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) secara langsung telah mengirim petisi rahasia yang diklaim berisi 1,8 juta tanda tangan penduduk Papua ke PBB. Hal itu dikatakan langsung oleh ketua ULMWP, Benny Wenda kepada Reuters.
Benny mengatakan, bahwa petisi sudah diserahkan hari Jumat pekan lalu. Petisi tersebut berisi tuntutan referendum kemerdekaan Papua karena Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM berat di Papua, sehingga perlu agar pihak PBB mengirim tim pencari fakta untuk datang ke Indonesia khususnya di Papua.
Menanggapi hal itu, Pemerintah Indonesia menanggapinya secara dingin. Dikatakan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko bahwa pemerintah Indonesia tak mempersoalkan adanya penyerahan petisi yang diklaim berisi 1,8 juta tanda tangan sebagai tuntutan referendum kemerdekaan Papua kepada Kepala HAM PBB Michelle Bachelet.
Moeldoko menyebut, petisi dari ULMWP tersebut adalah sebuah manipulasi politik yang tidak memiliki kredibilitas.
"Sejak tahun 2017, ULMWP sebelumnya pernah mengirim petisi ke PBB, namun petisi tersebut ditolak oleh Kepala Komite Dekolonisasi Perserikatan Bangsa-bangsa ( PBB) Rafael Ramirez karena petisi tersebut tidak valid dan terlalu banyak manipulasi politik," kata Moeldoko.
Selain itu, Moeldoko menegaskan bahwa Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) pasti akan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 1,8 juta tandatangan petisi tuntutan referendum kemerdekaan Papua tidak akan berarti apa-apa lantaran Indonesia merupakan negara yang berdaulat.
"Petisi itu dibuat oleh ULMWP, pasti petisi itu juga tanda tangannya palsu. Si Benny Wenda aja tidak pernah datang di Papua, darimana dia dapat petisi itu kalo dia tidak bikin sendiri. Tenang saja, sebelumnya ULMWP pernah mengirim petisi ke Kepala Komite Dekolonisasi PBB Rafael Ramires pada tahun 2017 dan petisi itu ditolak, ULMWP kemarin kirim lagi, ya pasti ditolak lagi oleh PBB," kata Moeldoko.
