Sebuah cocokologi yang dicocok-cocokkan, situasinya cocok dan waktunya juga cocok. Pelantikan 580 anggota DPR periode 2024-2029 dari 8 partai lolos dengan PDIP mengirim anggota terbanyak, dijadwalkan pada 1 Oktober 2024, yang bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, memberikan makna yang mendalam bagi para wakil rakyat terpilih.
Tanggal ini, yang secara historis penting bagi bangsa Indonesia, diperingati untuk mengingat perjuangan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara setelah ancaman ideologi lain, khususnya peristiwa Gerakan 30 September 1965.
Dalam konteks ini, pelantikan anggota dewan pada hari tersebut seolah menyampaikan pesan simbolis bahwa mereka bukan hanya pembuat undang-undang, tetapi juga penjaga dan pengawal Pancasila dalam kehidupan berbangsa.
Setiap hari Kesaktian Pancasila bendera merah putih dinaikkan setengah tiang. Semoga itu tidak berarti, dukungan kepada anggota dewan periode lima tahun ke depan hanya berlangsung setengah hati, sejauh mana mereka sungguh merupakan perpanjangan tangan rakyat di parlemen baru didukung penuh. Saya kira tidaklah demikian.
Pelantikan pada Hari Kesaktian Pancasila seakan mengingatkan bahwa tugas anggota dewan lebih dari sekadar menjalankan fungsi legislatif, melainkan menjaga nilai-nilai persatuan, kemanusiaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat.
Makna dari momen ini menekankan tanggung jawab moral yang besar. Mereka diharapkan untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan setiap kebijakan yang diambil, memastikan bahwa kepentingan rakyat selalu menjadi prioritas. Mereka tidak diharapkan untuk menjadi setengah hati berjuang bagi rakyat dan setengah bagi dirinya dan kelompoknya.
(pontianak.tribunnews.com)
Namun, pertanyaan yang muncul adalah, apakah anggota dewan terpilih benar-benar akan menjalankan amanah ini? Sejarah politik di Indonesia menunjukkan bahwa sering kali ada jurang antara harapan (rakyat) dan kenyataan (yang dilakukan oleh anggota dewan). Meski dilantik pada tanggal yang penuh makna, banyak anggota dewan sebelumnya yang justru mementingkan kepentingan pribadi, partai, atau kelompok tertentu.
Korupsi, absensi yang tinggi, dan kebijakan yang tidak selalu berpihak pada rakyat menjadi sorotan dalam kinerja para wakil rakyat selama ini. Hal ini memunculkan keraguan apakah pesan simbolis dari pelantikan di Hari Kesaktian Pancasila benar-benar akan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata.
Meski demikian, setiap periode baru membawa harapan bahwa anggota dewan akan menyadari pentingnya peran dan tanggung jawab yang mereka emban. Pelantikan pada 1 Oktober ini seharusnya menjadi momentum bagi mereka untuk merefleksikan amanah besar yang diemban, yaitu menjaga integritas negara dan kepentingan rakyat.